Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.
Menurutnya, ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Advertisement
"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur. Dikutip dari Antara, Jumat (26/6/2026).
Lebih lanjut, dia dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global karena merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.
Menurut dia, hutan tropis, lahan gambut dan ekosistem mangrove yang dimiliki Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Dia menegaskan, kebijakan transisi energi nasional dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek energi maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat.
"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.
Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mendorong percepatan transisi energi global secara adil, inklusif dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat yang terdampak.
Dalam forum yang dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan energi dunia itu, Guterres menekankan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional yang transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.