Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak tajam. Menurut Bahlil, keputusan tersebut diambil untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
Ia mengungkapkan, usulan agar harga BBM dinaikkan sempat muncul ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan signifikan. Saat itu ICP bahkan sempat menyentuh level US$ 119 per barel.
Advertisement
Namun, dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan, pemerintah memilih mencari sumber pendanaan lain agar harga BBM subsidi tidak berubah.
“Saya berpandangan masyarakat kecil harus tetap dilindungi dalam kondisi seperti ini. Karena itu BBM subsidi jangan dinaikkan,” kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan, ketika ICP berada di level US$ 70 per barel, pendapatan negara dari sektor migas diperkirakan mencapai sekitar US$ 10,8 miliar. Jika harga minyak naik menjadi US$ 100 per barel, pendapatan negara berpotensi meningkat menjadi sekitar US$ 17,6 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan penerimaan sekitar US$ 7 miliar atau setara lebih dari Rp 120 triliun yang dapat digunakan untuk membantu menutup tambahan kebutuhan subsidi energi.
Royalti Minerba
Selain mengandalkan kenaikan penerimaan migas, pemerintah juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Langkah tersebut disebut memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun.
“Dari situ sebagian besar kebutuhan tambahan subsidi bisa ditutup. Sisanya dilakukan melalui efisiensi pada pos lain,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan polemik yang berkembang di masyarakat terkait kenaikan harga BBM perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM nonsubsidi dengan angka oktan tinggi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98.
Sementara itu, BBM subsidi yang digunakan masyarakat luas tetap dipertahaman.
Bahlil menyebut sekitar 80% konsumsi BBM nasional saat ini masih mendapatkan dukungan subsidi pemerintah. BBM subsidi tersebut juga digunakan untuk sektor transportasi umum dan logistik guna menjaga stabilitas harga barang.
“Yang tidak naik adalah BBM subsidi. Pemerintah tetap menjaga agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi dan biaya distribusi barang tidak meningkat,” katanya.
Menurut Bahlil, kebijakan subsidi energi harus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan bantuan negara, sementara pengguna BBM nonsubsidi tidak menjadi sasaran program tersebut.