Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva K Sundari, menyesalkan kebijakan Pertamina yang membuat menaikkan harga elpiji 12 kilogram tanpa pemikiran lebih hati-hati.
Ia juga mengaku heran dengan sikap dan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyesali kenaikan tersebut.
"Aneh, presiden menyesali naiknya elpiji. Saya baca pagi-pagi kok dia menyesal," cetus Eva kepada Liputan6.com, Minggu (5/1/2014).
Padahal, menurut Eva, presiden seharusnya ikut bertanggung jawab dengan kebijakan yang meresahkan masyarakat itu. Ia bahkan menilai kabinet yang dipimpin Presiden SBY lemah dalam berkoordinasi. Sebab, ketika kebijakan kenaikan elpiji telah dikeluarkan dan melihat dampaknya kepada hajat hidup orang banyak, SBY baru mengambil langkah.
"Kenapa tidak dikomunikasikan dengan kabinet? Pertamina kan Badan usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya.
Eva juga menyayangkan sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang terkesan tidak mau tahu dengan mengatakan keputusan tersebut merupakan otoritas PT Pertamina. Ia juga beranggapan pemerintahan SBY dengan menteri-menterinya tidak memiliki kepekaan lapangan.
Seharusnya dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah terlebih dulu meninjau dengan situasi rakyat dan kemudian menyesuaikannya.
"Ini metalitas cuci tangan yang tidak mau tahu. Kabinet kacau balau karena buat kebijakan tanpa sense of field. Makanya saya harap aturan kenaikan elpiji itu harus dievaluasi segera," pungkasnya. (Tya/Rmn)
Baca juga:
SBY: Kenaikan Elpiji Harusnya Tidak Boleh Terjadi
Elpiji Mahal, Biogas Kotoran Sapi Pun Jadi Alternatif
Harga Elpiji Melambung, Tukang Tahu Ini `Nyantai`
Ia juga mengaku heran dengan sikap dan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyesali kenaikan tersebut.
"Aneh, presiden menyesali naiknya elpiji. Saya baca pagi-pagi kok dia menyesal," cetus Eva kepada Liputan6.com, Minggu (5/1/2014).
Padahal, menurut Eva, presiden seharusnya ikut bertanggung jawab dengan kebijakan yang meresahkan masyarakat itu. Ia bahkan menilai kabinet yang dipimpin Presiden SBY lemah dalam berkoordinasi. Sebab, ketika kebijakan kenaikan elpiji telah dikeluarkan dan melihat dampaknya kepada hajat hidup orang banyak, SBY baru mengambil langkah.
"Kenapa tidak dikomunikasikan dengan kabinet? Pertamina kan Badan usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya.
Eva juga menyayangkan sikap Menteri ESDM Jero Wacik yang terkesan tidak mau tahu dengan mengatakan keputusan tersebut merupakan otoritas PT Pertamina. Ia juga beranggapan pemerintahan SBY dengan menteri-menterinya tidak memiliki kepekaan lapangan.
Seharusnya dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah terlebih dulu meninjau dengan situasi rakyat dan kemudian menyesuaikannya.
"Ini metalitas cuci tangan yang tidak mau tahu. Kabinet kacau balau karena buat kebijakan tanpa sense of field. Makanya saya harap aturan kenaikan elpiji itu harus dievaluasi segera," pungkasnya. (Tya/Rmn)
Baca juga:
SBY: Kenaikan Elpiji Harusnya Tidak Boleh Terjadi
Elpiji Mahal, Biogas Kotoran Sapi Pun Jadi Alternatif
Harga Elpiji Melambung, Tukang Tahu Ini `Nyantai`
