Liputan6.com, La Paz - Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026), menetapkan status keadaan darurat yang memberikan kewenangan luas kepada militer untuk membuka blokade jalan yang telah menghambat pasokan bahan bakar dan pangan ke pusat pemerintahan Bolivia serta sejumlah kota besar lainnya.
Gelombang protes yang berlangsung selama lima pekan terakhir menuntut Paz mundur dari jabatannya akibat kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah, termasuk pencabutan subsidi bahan bakar, serta berbagai persoalan lainnya. Demonstrasi, menurut pihak berwenang, memicu bentrokan keras antara pengunjuk rasa yang membawa dinamit dan polisi antihuru-hara, yang menyebabkan sedikitnya 365 orang ditangkap dan 37 lainnya terluka.
Advertisement
Kantor ombudsman Bolivia dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menyebutkan, sedikitnya 17 orang meninggal dunia, sebagian akibat terhambatnya akses layanan kesehatan karena gangguan transportasi.
Barikade yang didirikan di jalan-jalan utama secara efektif mengisolasi Kota La Paz, memicu kelangkaan bahan bakar dan pangan, melumpuhkan transportasi, serta menghambat pasien mencapai rumah sakit. Pemerintah menyebut kondisi tersebut telah menyebabkan sedikitnya tujuh kematian akibat tidak mendapatkan perawatan medis.
"Ini bukan status darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah status darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat," kata Paz dalam pidato yang disiarkan secara nasional seperti dikutip dari Associated Press.
Seiring banyaknya usaha yang tutup selama aksi protes berlangsung, rak-rak supermarket mulai kosong dan rumah sakit kehabisan pasokan oksigen. Situasi tersebut mendorong sejumlah kelompok masyarakat menyerukan agar Paz memulihkan ketertiban dengan menggunakan kekuatan.
Pada Jumat (19/6) malam, Paz menandatangani kesepakatan dengan salah satu serikat pekerja yang para pemimpinnya menyerukan penghentian blokade jalan. Namun, kelompok pengunjuk rasa lainnya tetap menuntut Paz mengundurkan diri dan menolak bernegosiasi.
Paz mengatakan status keadaan darurat tersebut bertujuan menjamin pasokan bahan bakar yang semakin langka karena blokade jalan membuat truk tangki terjebak dan tidak dapat melanjutkan distribusi.
Dekret yang diterbitkan pemerintah melarang tindakan "memblokir jalan, ruas jalan, dan jalan raya dengan cara yang mengganggu transportasi dan distribusi pasokan". Dekret itu juga memerintahkan angkatan bersenjata untuk sementara membantu kepolisian dalam "memulihkan ketertiban, membuka kembali akses jalan, dan melindungi masyarakat".
Menurut isi dekret, status keadaan darurat tidak membatasi hak atas proses hukum maupun jaminan konstitusional, dan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pemerintah menyatakan status keadaan darurat akan berlaku selama 90 hari, tetapi dapat dicabut lebih awal jika kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat berakhir.
Tekanan dari Dalam dan Dukungan AS
Paz mulai berkuasa pada November tahun lalu, mengakhiri hampir dua dekade pemerintahan tanpa jeda oleh Partai Gerakan Menuju Sosialisme (Movement Toward Socialism/MAS), yang mewariskan krisis ekonomi terburuk yang dialami Bolivia dalam beberapa dekade terakhir.
Sebagai politikus moderat yang mengalahkan kandidat-kandidat yang lebih konservatif, Paz berjanji mengatasi kelangkaan bahan bakar yang telah lama terjadi dan mengisi kembali kas bank sentral yang hampir kosong, sambil tetap mempertahankan program kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu pilar utama popularitas MAS.
Namun, kebijakan penghematan yang diterapkannya, terutama penghapusan subsidi bahan bakar yang telah berlangsung lama, justru memperparah tekanan inflasi. Pemerintahnya memang berhasil mengatasi kelangkaan bahan bakar, tetapi dengan bensin berkualitas rendah yang merusak ribuan kendaraan. Sementara itu, reformasi untuk mendorong investasi asing dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi masih tertahan di Kongres.
Kelompok masyarakat adat di dataran tinggi dan organisasi pekerja pedesaan—yang selama ini menjadi pendukung MAS tetapi turut membantu mengantarkan Paz ke tampuk kekuasaan tahun lalu—memimpin aksi protes tersebut. Mereka menuduh pemerintah mengabaikan kebutuhan mereka sejak menjabat.
Paz juga menghadapi tekanan yang semakin besar, baik dari kelompok kanan garis keras yang mendominasi Kongres maupun dari kubu kiri yang telah lama berkuasa. Mantan Presiden Evo Morales mendukung aksi protes dan menuntut digelarnya pemilu baru dari tempat persembunyiannya di wilayah tropis penghasil koka di Chapare, tempat ia menghindari surat perintah penangkapan terkait tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Sebaliknya, pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Donald Trump memberikan dukungan kepada Paz, yang memulihkan hubungan dengan AS setelah bertahun-tahun hubungan Bolivia dengan Barat memburuk di bawah pemerintahan Morales.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menelepon Paz pekan lalu untuk memberitahukan bahwa Washington sedang "meningkatkan bantuan darurat dan dukungan operasi logistik" guna membantu mengatasi kelangkaan yang disebabkan oleh blokade jalan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengecam aksi protes tersebut sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang menurutnya "memanfaatkan situasi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di kawasan kita".
"AS sedang mengawasi," tulisnya di platform X.