Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau pilot project pelaksanaan bansos digital pada Juli 2026. Sebelum digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) ini diperluas secara nasional pada Oktober 2026.
Luhut mengabarkan, sebanyak 42 kabupaten/kota telah melaksanakan piloting, di mana program tersebut sudah berjalan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan begitu, ia mengaku telah memahami anatomi masalah penyaluran bantuan sosial berbasis AI di pemerintahan.
Advertisement
"Saya pikir ini nanti adalah satu success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi. Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali mana yang beliau pilih (untuk dipantau)," ujarnya di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Untuk 42 kabupaten yang telah melaksanakan piloting, Luhut memproyeksikan, kabupaten itu bisa menyelesaikan proses pendaftaran per akhir Juli 2026. Sehingga Prabowo bisa meluncurkan program bansos digital secara nasional di 541 kabupaten pada Oktober.
"Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," kata Luhut.
"Kita akan coba mulai bertahap. Nanti Menteri Sosial akan melakukan, kita akan lihat data kita siap mungkin akhir Juli. Jadi secara bertahap, kita akan terus pemutakhiran data," dia menekankan.
Portal Bantuan Sosial
Menurut keterangan KPTDP, Perlinsos nantinya akan hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dengan dampak serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150.000 juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Cara Kerja Perlinsos
Portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.
Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.
Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa. Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.