Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dokter Siti Nadia Tarmizi menanggapi isu kreator konten yang menjadikan disabilitas sebagai bahan candaan.
“Ini perlu memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat, dengan adanya acara edukasi dan dengan dukungan universitas akan memperkuat amplifikasi edukasi ini,” kata Nadia kepada Kesehatan Liputan6.com dalam forum diskusi bersama Indonesia Rare Disorder (IRD) di Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Advertisement
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan komunitas IRD, Rani Himiawati Arriyani juga menanggapi perilaku kreator konten yang mengarah pada ableisme dan stigma disabilitas.
“Tanggapannya ya pasti marah, karena mereka tidak mengetahui perjuangan kita untuk bisa merawat anak-anak ini. Mereka hanya melihat ‘eh lucu nih kalau dibikin konten’ tapi di balik itu tuh perjuangan kita kayak apa. Orang tua dengan disabilitas itu seperti naik roller coaster,” ujar ibu dari anak yang juga menyandang penyakit langka Angelman syndrome.
Banyaknya konten yang merendahkan martabat penyandang disabilitas dan komentar warganet yang cenderung menghina juga membuat Rani berharap agar pemerintah tidak tinggal diam.
“Kalau saya maunya yang kayak gitu-gitu dari pemerintah tuh dihapus dan ditindaklanjuti serius karena itu sudah masuk pem-bully-an dan pelecehan,” ujar Rani.
Stigma Disabilitas Tak Hanya Ada di Dunia Maya
Rani menambahkan, stigma dan ucapan buruk terhadap penyandang disabilitas tidak hanya terjadi di dunia maya.
“Di real (dunia nyata) pun kita banyak ngalamin kayak begitu. Di sekolah juga banyak, cuman kita enggak bisa ngapa-ngapain, saya harap pemerintah bisa menghilangkan yang kayak gitu-gitu deh, kasih efek jera.”
Rani menegaskan, jika penghinaan serupa berkaitan dengan IRD, maka pihaknya akan melapor. Sayangnya, pelaporan seperti ini kerap terhenti karena faktor dana. Di sisi lain, prosesnya cenderung lama dan tidak cukup sekali datang untuk melapor.
“Jadi, udah putus di tengah jalan dan si pelaku tidak mendapat sanksi apa-apa. Jadi sebenarnya kita tuh bingung, kita mau lapor tapi prosesnya berlarut-larut. Sebetulnya kita butuh sebuah advokasi untuk masalah-masalah seperti ini,” ucapnya.