Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027 guna memastikan program bantuan sosial (bansos) hingga Sekolah Rakyat tetap berjalan. Ia menyebut, pagu indikatif sebesar Rp 84,71 triliun yang diberikan masih belum mencukupi.
"Izin pimpinan, ada beberapa catatan yang penting kami kemukakan. Pagu indikatif ini mengandung 9 keterbatasan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program," kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Advertisement
Gus Ipul mengatakan, pihaknya sudah melakukan efisiensi akibat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan, anggaran operasional kantor mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mencukupi untuk gaji dan operasional dasar.
“Yang berikutnya, tidak ada anggaran operasional bansos sama sekali. Anggaran Sekolah Rakyat masih kurang. Anggaran Pemberdayaan Sosial juga belum optimal,” ujarnya.
Anggaran Rehabilitasi
Ia juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027.
"Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," jelas dia.
"Artinya selama 2 tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," pungkasnya.