Gubernur Banten Ratu Atut Choissyah dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, Jumat (20/12/2013). Isu pun beredar orang nomor 1 Banten tersebut akan langsung ditahan usai diperiksa di Jumat `keramat` ini.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Atut kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu.
Ketika ditanya, apa yang akan dilakukan Partai Golkar bila Ratu Atut yang terindikasi terlibat kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten, politisi Golkar ini minta penahanan harus sesuai prosedur.
"Saya serahkan kepada KPK, kepada penegak hukum sebagai otoritas dia. Namun, apakah sudah pantas untuk ditahan. Jika sudah terpenuhi delik-nya dan memang sesuai prosedur KPK, ya lakukan penahan dan tentu dengan alasan jelas dari KPK," kata Nudirman ketika dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Selanjutnya, Nudirman juga berharap KPK bersikap independen. Dan minta apa pun yang dilakukan oleh KPK harus sesuai dengan landasan-landasan hukum..
"KPK jangan tebang pilih. Kita nggak ada masalah untuk proses hukumnya. Kalau ditahan ya ditahan," tegasnya.
Untuk bantuan hukum, lanjut Nudirman, semua tergantung keputusan pimpinan Golkar dan juga koordinasi dengan Ratu Atut sebagai pihak penerima bantuan hukum.
"Tergantung yang bersangkutan sendiri. Kalau di DPP Golkar ada bidang advokasi yang menangani. Tetapi semua itu berdasarkan keputusan pimpinan Golkar," pungkas Nudirman.
Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Selasa 17 Desember 2013 lalu. Hal ini berkaitan dengan dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar yang melibatkan adik tirinya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, yang juga suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani. (Adi)
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Atut kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu.
Ketika ditanya, apa yang akan dilakukan Partai Golkar bila Ratu Atut yang terindikasi terlibat kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten, politisi Golkar ini minta penahanan harus sesuai prosedur.
"Saya serahkan kepada KPK, kepada penegak hukum sebagai otoritas dia. Namun, apakah sudah pantas untuk ditahan. Jika sudah terpenuhi delik-nya dan memang sesuai prosedur KPK, ya lakukan penahan dan tentu dengan alasan jelas dari KPK," kata Nudirman ketika dihubungi Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Selanjutnya, Nudirman juga berharap KPK bersikap independen. Dan minta apa pun yang dilakukan oleh KPK harus sesuai dengan landasan-landasan hukum..
"KPK jangan tebang pilih. Kita nggak ada masalah untuk proses hukumnya. Kalau ditahan ya ditahan," tegasnya.
Untuk bantuan hukum, lanjut Nudirman, semua tergantung keputusan pimpinan Golkar dan juga koordinasi dengan Ratu Atut sebagai pihak penerima bantuan hukum.
"Tergantung yang bersangkutan sendiri. Kalau di DPP Golkar ada bidang advokasi yang menangani. Tetapi semua itu berdasarkan keputusan pimpinan Golkar," pungkas Nudirman.
Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Selasa 17 Desember 2013 lalu. Hal ini berkaitan dengan dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar yang melibatkan adik tirinya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, yang juga suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani. (Adi)