Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan rencana penyesuaian tarif sejumlah rute TransJabodetabek tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurut Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim, layanan TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, mengemban fungsi pelayanan publik, sehingga aspek keterjangkauan tarif menjadi perhatian utama pemerintah.
Advertisement
"Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa TransJakarta (termasuk TransJabodetabek) ada unsur Public Service Obligation (PSO) yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat," ujar Chico saat dihubungi di Jakarta, melansir Antara, Minggu (7/6/2026).
Kendati demikian, Chico menyebut hingga saat ini belum diputuskan berapa tarif khusus untuk TransJabodetabek. Dia juga tidak merinci rute mana saja yang nantinya akan dilakukan penyesuaian tarif. Menurut Chico, hal ini masih dalam pembahasan internal.
"Masih dalam proses pembahasan di internal," tandas Chico.
Sejumlah Rute TransJabodetabek Akan Lakukan Penyesuaian Tarif
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan sejumlah rute TransJabodetabek akan dilakukan penyesuaian tarif pada bulan ini, salah satunya Blok M-Bandara Soekarno Hatta.
"Untuk tarif TransJabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga TransJabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian," jelas Pramono.
Menurut dia, penyesuaian itu perlu dilakukan karena jumlah subsidi yang terlalu besar. Untuk itu, Pramono memutuskan segera menyesuaikan tarif TransJabodetabek di beberapa rute.
Kendati demikian, Pramono belum merinci rute mana saja yang akan dilakukan penyesuaian tarif tersebut.
Pemprov DKI Bakal Siapkan Skema Baru Tarif TransJabodetabek
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan skema baru tarif layanan TransJabodetabek seiring pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
Kebijakan tersebut akan dibarengi dengan perluasan tarif integrasi, peningkatan layanan, serta penyediaan akses yang lebih mudah bagi penumpang TransJabodetabek.
"Tidak terdapat kendala besar dalam pengembangan TransJabodetabek, tetapi masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional (halte, subsidi)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, dikutip Minggu (7/6/2026).
Ia mengungkapkan Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi TransJabodetabek pada 2026 sebesar sekitar Rp 400 miliar. Ada pun besaran subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp 12.000 per pelanggan.
Kendati tarif layanan TransJabodetabek ke depan akan disesuaikan, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif mengenai urgensi penyesuaian tarif.
"Melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan," papar Budi.
Selain itu, menurut Budi, Dishub DKI juga berencana memperluas skema tarif integrasi yang saat ini telah diterapkan melalui aplikasi JakLingko. Skema tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan batas tarif tertentu dalam periode waktu tertentu.
"Penerapan tarif integrasi, memperluas skema tarif integrasi seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam tiga jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute TransJabodetabek," kata Budi.
Dia mengatakan, peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna.
Upaya tersebut, lanjut Budi, antara lain dilakukan melalui kepastian jadwal keberangkatan yang lebih akurat guna memangkas waktu tunggu dan waktu tempuh perjalanan.
"Peningkatan layanan antara lain dengan kepastian jadwal keberangkatan yang akurat guna memangkas waktu tempuh," terang dia.
Selain perbaikan layanan utama, Pemprov DKI juga akan memperkuat konektivitas perjalanan penumpang dari dan menuju titik transit.
"Langkah tersebut mencakup peningkatan fasilitas pendukung di halte dan stasiun, integrasi fisik antarmoda yang lebih aman, hingga penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans," ucap Budi.
"Kemudahan akses lanjutan (first dan last mile), memperbaiki fasilitas pendukung di titik transit, termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun, serta menyediakan rute pengumpan seperti Mikrotrans yang andal agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan," tandas Budi.