Liputan6.com, Jakarta: Komisi I DPR akan segera memanggil Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nanggroe Aceh Darussalam, Selasa pekan depan. Panggilan ini berkaitan dengan pemeriksaan dan penangkapan sejumlah pejabat yang diduga terlibat kebocoran dana operasional terpadu aceh. Masalah ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat tertutup antara Komisi I DPR dan Gubernur NAD Abdullah Puteh di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/4).
Komisi I mengingatkan kepada PDMD untuk memeriksa kasus korupsi tersebut secara proporsional dan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan. "Ada berbagai macam tindakan [yang diambil PDMD] yang membuat aparat pemerintah daerah ketakutan," kata Ketua Komisi I Ibrahim Ambong.
Abdullah Puteh menyatakan bersedia diperiksa oleh polisi dan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan genset Perusahaan Listrik Negara senilai Rp 30 miliar. "Siap!" kata Abdullah sambil melempar senyum. Namun, dia tak merinci penyimpangan yang terjadi dalam kasus yang telah dilimpahkan Penguasa Darurat Militer ke kepolisian itu.
Kasus ini bermula dari langkah Pemerintah Provinsi NAD untuk memfasilitasi krisis listrik dengan menyediakan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pengadaan mesin listrik. Dana itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah NAD. Karena tak ada investor yang tertarik, Pemprov NAD menjual mesin listrik kepada pihak swasta dengan cara mengambil kredit sebesar Rp 26 miliar dari dana Pemprov NAD yang disimpan di BPD setempat.
Pembelian dilakukan setelah nota kesepahaman (MoU) diteken oleh PLN dan kalangan swasta yang mengadakan mesin listrik tersebut. Dengan demikian, mesin listrik itu dibeli oleh swasta dengan dana Pemprov NAD. Namun, pihak swasta harus mencicil kredit itu melalui Bank BPD NAD.(TNA/Susanti Jo dan Benny Souisa)
Komisi I mengingatkan kepada PDMD untuk memeriksa kasus korupsi tersebut secara proporsional dan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan. "Ada berbagai macam tindakan [yang diambil PDMD] yang membuat aparat pemerintah daerah ketakutan," kata Ketua Komisi I Ibrahim Ambong.
Abdullah Puteh menyatakan bersedia diperiksa oleh polisi dan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan genset Perusahaan Listrik Negara senilai Rp 30 miliar. "Siap!" kata Abdullah sambil melempar senyum. Namun, dia tak merinci penyimpangan yang terjadi dalam kasus yang telah dilimpahkan Penguasa Darurat Militer ke kepolisian itu.
Kasus ini bermula dari langkah Pemerintah Provinsi NAD untuk memfasilitasi krisis listrik dengan menyediakan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pengadaan mesin listrik. Dana itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah NAD. Karena tak ada investor yang tertarik, Pemprov NAD menjual mesin listrik kepada pihak swasta dengan cara mengambil kredit sebesar Rp 26 miliar dari dana Pemprov NAD yang disimpan di BPD setempat.
Pembelian dilakukan setelah nota kesepahaman (MoU) diteken oleh PLN dan kalangan swasta yang mengadakan mesin listrik tersebut. Dengan demikian, mesin listrik itu dibeli oleh swasta dengan dana Pemprov NAD. Namun, pihak swasta harus mencicil kredit itu melalui Bank BPD NAD.(TNA/Susanti Jo dan Benny Souisa)