Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan atas skandal penyadapan yang mencuat di dunia internasional belakangan ini. Badan perdamaian dunia itu mulai melakukan investigasi atas aksi spionase yang dikabarkan dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
"Kami juga akan menyelidiki apakah ada yang salah di Parlemen Inggris atas pengoperasian badan intelijen," kata petugas pelapor BBC, Ben Emmerson QC kepada Guardian, yang dimuat pada Selasa (3/12/2013).
Penyelidikan ini dilakukan pasca-menyeruaknya kabar penyadapan yang disebarkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden. Dalam dokumen yang diungkap Snowden, NSA dan Badan Intelijen Inggris (GCHQ) mengoperasikan program rahasia untuk menyadap email, komunikasi telepon, dan pesan singkat (SMS).
Ben menjelaskan, hasil penyelidikan akan direkomendasikan kepada PBB. Namun ia tak menjelaskan apa yang bakal dilakukan PBB setelah mendapat hasil investigasi.
"Informasi yang dibocorkan Snowden sangat penting untuk semua orang," ujar dia. "Saya kaget bahwa masih ada yang menganggap media sebagai tindakan terorisme yang berbahaya. Padahal, menurut saya, media telah menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab."
Dia menambahkan, penyelidikan yang akan dilakukan PBB mencakup meminta keterangan dari pejabat GCHG, dan petinggi intelijen Inggris lainnya. "Aku akan meminta penjelasan lebih rinci. Mereka harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," tegas Ben.
Bocoran Snowden telah membuat dunia sedikit terguncang. Betapa tidak, ketegangan terjadi antara sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Australia. Juga Amerika Serikat dan Jerman.
Apa yang dibeberkan Snowden tidak tanggung-tanggung. Ada sebanyak 200 ribu dokumen rahasia AS yang dibocorkan pria yang kini bersembunyi di Rusia itu.
"Pembocoran dokuman tersebut dirancang untuk menciptakan kerusakan maksimum kepada NSA dan AS," ungkap Direktur NSA Keith Alexander.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan di dunia internasional atas penyadapan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyatakan, Pemerintah RI akan menghimpun dan menggalang opini dan sikap masyarakat internasional yang ingin menentang keras kegiatan yang melanggar hukum, etika, dan tatanan hubungan internasional yang menyangkut aksi-aksi penyadapan.
"Seperti yang dilakukan pemerintah Australia," ujar Marty usai rapat bersama Komisi I DPR, Kapolri, Lemsaneg dan BIN di gedung DPR, Kamis 28 November 2013. (Riz)
PBB Investigasi Penyadapan AS dan Inggris
Hasil penyelidikan akan direkomendasikan kepada PBB.
diperbarui 03 Des 2013, 21:14 WIBAdvertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kisah Habib Munzir Al-Musawwa, Ulama yang Mudah Bermimpi dengan Rasulullah SAW
Gara-gara Helm 'Ratusan Juta', Pria Asal Sulawesi Ditangkap Polisi Pekanbaru
PAN Tak Tutup Pintu Dukung Anies di Pilgub Jakarta
Video Pengantin Direkam Bareng Tim Dapur Banjir Pujian, Pencuci Piring Jadi Sorotan
Hindari 11 Pekerjaan Ini di Akhir Zaman, Azabnya Sangat Pedih
Pesan Kerukunan dan Toleransi Beragama dari Kota Bandung Jelang Hari Raya Tri Suci Waisak
Menelusuri Kehebatan 6 Gelandang Terbaik Real Madrid Sepanjang Masa
Polres Bandara Soetta Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benih Lobster Lewat Kargo
BTS Tersandung Dugaan Manipulasi Grafik, Badan Konten Korea Bakal Investigasi HYBE
Deep-Sky Object Menarik yang Ditemukan Para Astronom
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 22 Mei 2024
4 Tersangka Pembacokan Remaja di Depok Minta Maaf, Ngaku Ikut Ajakan Teman