Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, pengadaan alat kesehatan di DKI Jakarta merupakan tender terkorup. Ahok menduga dalam pengadaan alat kesehatan ada penggelembungan harga (mark up).
"Pengadaan alat kesehatan mark up paling tinggi," kata Ahok di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, pihaknya akan mengupayakan optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk merk-merk alat kesehatan. Hal itu agar tidak terjadinya mark up besar-besaran.
"Karena merk alat kesehatan banyak, makanya kita dorong untuk masuk LKPP. Misalnya ada 5 perusahaan yang ikut, begitu ada harga yang terendah oligarki itu 40% lebih mahal kalau kita tender," tambah Ahok.
Ahok juga akan menindak tegas pihak yang terbukti menjual alat kesehatan lebih mahal setelah masuk di LKPP.
"Kalau jual lebih mahal bisa denda 5 kali dan bisa dipidana karena merugikan uang negara. Kan pasti takut," cetus Ahok. (Mut/Sss)
"Pengadaan alat kesehatan mark up paling tinggi," kata Ahok di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, pihaknya akan mengupayakan optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk merk-merk alat kesehatan. Hal itu agar tidak terjadinya mark up besar-besaran.
"Karena merk alat kesehatan banyak, makanya kita dorong untuk masuk LKPP. Misalnya ada 5 perusahaan yang ikut, begitu ada harga yang terendah oligarki itu 40% lebih mahal kalau kita tender," tambah Ahok.
Ahok juga akan menindak tegas pihak yang terbukti menjual alat kesehatan lebih mahal setelah masuk di LKPP.
"Kalau jual lebih mahal bisa denda 5 kali dan bisa dipidana karena merugikan uang negara. Kan pasti takut," cetus Ahok. (Mut/Sss)