Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menunda penerapan insentif kendaraan listrik, yang rencananya bakal berlaku Juni 2026. Hal tersebut, ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan penundaan ini berlangsung satu bulan ke depan.
"Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi," ujar Purbaya, disitat dari Antara, Selasa (26/5/2026).
Advertisement
Lanjut Purbaya, penundaan ini, karena masih diperlukan perhitungan lebih lanjut terkait subsidi untuk kendaraan listrik ini. "Ada perhitungan yang masih dilakukan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan insentif pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).
Besaran insentif PPN DTP dari transaksi pembelian kendaraan listrik akan berkisar antara 40 persen hingga 100 persen. Adapun rincian teknis pelaksanaannya, akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian.
"PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid," jelas Purbaya.
Skema Penggunaan Nikel
Lebih lanjut Purbaya juga menuturkan, besaran insentif tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai kendaraan listrik.
Skema insentif akan dibedakan antara baterai berbasis nikel dan non-nikel, dengan perhitungan lebih rinci dilakukan oleh Menteri Perindustrian.
Dirinya juga menuturkan, kebijakan yang mempertimbangkan kandungan nikel ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi komoditas mineral kritis di dalam negeri, khususnya dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik.