Liputan6.com, Merauke - Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto menilai, Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan harus tetap berlanjut demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," ujar Panggah, Jumat (22/5/2026) melansir Antara.
Advertisement
Tak hanya itu, ia juga memaparkan untuk jangka pendek pemerintah dapat mengoptimalkan lahan yang ada demi mencapai kedaulatan pangan.
"Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," ucap Panggah.
"Dalam film menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat mereka dari ancaman proyek-proyek skala besar yang mengatasnamakan pembangunan," sambung dia.
Hutan dan lahan yang digambarkan dalam film, lanjut Panggah, bukan bagian dari PSN dan bukan berlokasi di Wanam yang menjadi lokasi program cetak sawah satu juta hektare.
Tetap Berlanjut
Senada dengan Panggah, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai film jika bukan sebatas karya kreatif, dapat menjadi persoalan.
"Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan agenda politik terselubung," kata Iwan.
Iwan menegaskan jika melihat kondisi global saat ini, PSN cetak sawah satu juta hektare di Wanam seharusnya tetap berlanjut.
"Kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara-negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi," kata dia.
Iwan menjelaskan program cetak sawah Wanam difokuskan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
"Berbagai manfaat yang diharapkan antara lain pencapaian target swasembada beras, penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan petani hingga 20-30 persen, serta pemanfaatan lahan tidur menjadi area produktif," papar dia.
Mengenai lingkungan dan hutan, Iwan menilai pemerintah tentu telah memiliki kajian serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dalam situasi tekanan global yang berefek pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi," tegas Iwan.