Liputan6.com, Jakarta: Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyetujui set off untuk menyelesaikan tunggakan PT Texmaco di BNI, Rabu (7/1). Set off dilakukan dengan cara menukar kredit ekspor BNI untuk Texmaco senilai US$ 89 juta dengan kelebihan dana obligasi rekap US$ 22 juta yang kini masih ada di BNI. Sisanya akan ditentukan kemudian, apakah dalam bentuk tunai ataupun penyerahan aset.
Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, kini tunggakan Texmaco tinggal US$ 67 juta. Mengenai soal ini, Sigit menjelaskan, segera diselesaikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Pokonya akan ada pembayaran sehingga jumlahnya menjadi nol," tegas Sigit.
Di tempat terpisah, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung mengatakan, pihaknya tak akan lagi membebani BNI. Pokoknya, lanjut Syafruddin, BPPN akan segera menyelesaikan persoalan ini. "Kalau memang BPPN bisa bayar cash, saya kira itu lebih baik buat BNI," kata Syafruddin.
Sebaliknya mengenai penjualan 30 persen saham BNI, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengungkapkan, paling telat dilakukan akhir Agustus 2004. Laksamana mengakui akibat pembobolan rekening BNI sebesar Rp 1,7 triliun melalui kredit ekspor fiktif, rencana penjualan saham pemerintah di bank tersebut menjadi tertunda. "Masih cukup waktu, paling telat akhir kuartal II," kata Laksamana.(ICH/Arfan Yap Bano dan Mohammad Guntur)
Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, kini tunggakan Texmaco tinggal US$ 67 juta. Mengenai soal ini, Sigit menjelaskan, segera diselesaikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Pokonya akan ada pembayaran sehingga jumlahnya menjadi nol," tegas Sigit.
Di tempat terpisah, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung mengatakan, pihaknya tak akan lagi membebani BNI. Pokoknya, lanjut Syafruddin, BPPN akan segera menyelesaikan persoalan ini. "Kalau memang BPPN bisa bayar cash, saya kira itu lebih baik buat BNI," kata Syafruddin.
Sebaliknya mengenai penjualan 30 persen saham BNI, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengungkapkan, paling telat dilakukan akhir Agustus 2004. Laksamana mengakui akibat pembobolan rekening BNI sebesar Rp 1,7 triliun melalui kredit ekspor fiktif, rencana penjualan saham pemerintah di bank tersebut menjadi tertunda. "Masih cukup waktu, paling telat akhir kuartal II," kata Laksamana.(ICH/Arfan Yap Bano dan Mohammad Guntur)