Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku pernah diperiksa Komite Etik Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat masih menjabat sebagai komisioner Komnas HAM.
Pigai mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan setelah dirinya dilaporkan oleh 33 lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia ke Dewan HAM PBB.
Advertisement
“Saya ini mungkin satu-satunya komisioner yang pernah diperiksa Dewan HAM PBB terkait kode etik. Saya diperiksa. Mungkin komisioner lain belum pernah diperiksa,” kata Pigai saat berbicara dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
Menurut dia, laporan tersebut berkaitan dengan langkah yang diambilnya untuk melindungi warga sipil dari kekerasan militer.
Pigai menyebut saat itu mantan Direktur Jenderal HAM Hafid Abbas memberikan penjelasan kepada Komisioner Etik Dewan HAM PBB bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk perlindungan terhadap warga sipil dari penetrasi dan kekerasan militer.
“Waktu itu saya dilaporkan oleh 33 LSM di Indonesia, padahal saya melindungi rakyat kecil,” ujarnya.
Pencalonannya jadi Komisioner Komnas HAM Ditolak Banyak Pihak
Ia menjelaskan Komite Etik Dewan HAM PBB akhirnya memutuskan dirinya tidak bersalah. Pigai kemudian menceritakan pengalaman lain saat mengikuti seleksi calon komisioner Komnas HAM.
Menurut dia, pencalonannya sempat mendapat penolakan dari sejumlah pihak, mulai dari TNI, Polri, lembaga intelijen, hingga puluhan NGO nasional.
Penolakan tersebut, kata Pigai, pernah disampaikan Makarim Wibisono yang saat itu menjadi anggota panitia seleksi komisioner Komnas HAM.
“Tentara tolak, polisi tolak, 33 LSM tolak, Kodam Papua juga menolak Anda menjadi komisioner Komnas HAM,” ungkapnya.
Meski begitu, Pigai mengaku bersyukur menghadapi situasi tersebut karena merasa tetap berada di posisi independen.
“Dan hari ini, di hadapan kalian, orang seperti ini sudah jadi menteri. Kindness always wins. Kebaikan selalu menang. Kebenaran tidak pernah kalah sekalipun dikalahkan,” pungkasnya