Liputan6.com, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti soal potensi pendapatan sektor parkir. Pansus mendorong digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat pencatatan transaksi, termasuk menutup potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Ketua Pansus Jupiter, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam pembenahan parkir off street di Jakarta. Dia menilai bahwa seluruh operator parkir harus menggunakan sistem pembayaran nontunai.
Advertisement
Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat kerja Pansus Tata Kelola Perparkiran bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Komisi B pada Rabu, 6 Mei 2026.
“Digitalisasi wajib dilakukan. Semua operator wajib menggunakan sistem pembayaran cashless,” kata Jupiter.
Jupiter menyebut, parkir off street memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Ia berujar bahwa banyak gedung di Jakarta punya area parkir yang dikelola operator.
Oleh karena itu, Pansus DPRD DKI Jakarta meminta pengawasan pendapatan tidak lagi bergantung pada pencatatan manual.
“Kami ingin PAD dari parkir off street tidak lagi bocor,” ucap Jupiter.
E-TRAPT
Selain menyoroti pembayaran nontunai, Pansus DPRD DKI Jakarta juga menyoroti penerapan Electronic Transaction Parking Tax (E-TRAPT) secara real time oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ia menuturkan bahwa Pansus DPRD DKI Jakarta telah merekomendasikan penerapan sistem tersebut sejak 12 November 2025. Pasalnya, melalui sistem digital, kendaraan yang masuk dan keluar area parkir disebut dapat tercatat lebih akurat.
“Kami sudah merekomendasikan agar E-TRAPT segera dipasang sehingga seluruh kendaraan masuk dan keluar dapat terdata secara real time,” tandas Jupiter.