Liputan6.com, Jakarta - Platform transportasi online inDrive menyatakan siap mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online yang baru diterbitkan pemerintah.
Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 70 kota di Indonesia itu menilai regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, berkelanjutan, dan kompetitif bagi seluruh pihak.
Advertisement
Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan perusahaan menyambut baik langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi online.
“inDrive menyambut baik setiap langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memperkuat tata kelola industri transportasi online di Indonesia,” ujar Rio dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
inDrive menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan pengemudi sudah menjadi bagian dari model bisnis perusahaan sejak hadir di Indonesia pada 2019.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan komisi rendah dengan batas maksimal 12 persen untuk layanan roda dua maupun roda empat.
Kebijakan tersebut diklaim menjadikan inDrive sebagai salah satu platform transportasi online dengan potongan komisi paling kompetitif di Indonesia.
Siap Dialog dengan Pemerintah
Perusahaan menyebut penetapan batas komisi idealnya mempertimbangkan kondisi ekosistem secara menyeluruh. Menurut inDrive, struktur harga di industri digital berbasis platform terbentuk dari dinamika pasar yang harus menyeimbangkan kepentingan penumpang, pengemudi, dan perusahaan aplikasi.
Selain itu, perusahaan menilai penyesuaian batas komisi juga dapat berdampak terhadap keberlangsungan bisnis, pengembangan teknologi, hingga kemampuan perusahaan menjawab kebutuhan pasar lokal.
Rio menegaskan inDrive berkomitmen penuh mematuhi Perpres tersebut dan siap terlibat dalam proses dialog terkait implementasi aturan di lapangan.
Menurut Rio, regulasi yang baik seharusnya lahir melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan kebijakan yang konstruktif.
“Sebagai platform yang sejak awal mengedepankan prinsip keadilan, termasuk melalui kebijakan komisi rendah yang sudah kami terapkan, kami percaya bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang lahir dari proses partisipatif dengan ruang diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
inDrive juga mendorong agar penyusunan aturan turunan dari Perpres dilakukan secara inklusif dan terbuka.
Soroti Perlindungan Driver dan Daya Saing Industri Digital
inDrive menyatakan siap memberikan masukan teknis kepada pemerintah terkait implementasi aturan baru tersebut.
Beberapa hal yang menjadi perhatian perusahaan antara lain mekanisme penetapan batas komisi, perlindungan sosial bagi pengemudi, hingga skema implementasi yang dinilai tetap harus menjaga keberlanjutan ekosistem digital nasional.
Masukan tersebut rencananya akan disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Komdigi, hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Perusahaan menilai perlindungan pengemudi dan daya saing industri digital harus berjalan beriringan.
Menurut inDrive, regulasi yang memberikan kepastian hukum, ruang partisipasi, serta skema implementasi yang realistis akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan industri transportasi online di Indonesia.
“Kami menunggu proses dialog yang terbuka dan konstruktif bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. inDrive hadir bukan hanya sebagai pelaku industri, tetapi sebagai partner strategis dalam mewujudkan ekosistem digital yang adil, berdaya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia,” kata Rio.