Liputan6.com, Paris - Kelompok tempur kapal induk Prancis bergerak ke selatan Terusan Suez dan memasuki Laut Merah sebagai persiapan untuk kemungkinan misi gabungan Prancis-Inggris di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (6/5/2026).
Pengerahan tersebut menempatkan kapal perang paling kuat di Eropa lebih dekat ke selat yang penutupan efektifnya telah menjadi simbol utama perang di Iran, menyebabkan ratusan kapal terdampar dan memicu apa yang disebut Badan Energi Internasional sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
Advertisement
Upaya pertahanan itu berbeda dari operasi Amerika Serikat (AS) "Project Freedom" yang dimulai pada Senin (4/5), namun dihentikan sementara oleh Presiden Donald Trump pada Selasa (5/5) malam.
Reposisi kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle beserta kapal-kapal pengawalnya dilakukan sebagai bagian dari misi yang diusulkan Prancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan maritim di Selat Hormuz sesegera mungkin ketika kondisi memungkinkan.
"Misi itu dapat membantu memulihkan kepercayaan para pemilik kapal dan perusahaan asuransi," tulis Macron di platform X. "Misi tersebut tetap berbeda dari pihak-pihak yang sedang berperang."
Macron, yang berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu, mengatakan bahwa ia juga berniat membahas masalah ini dengan Trump.
"Kembalinya ketenangan di selat akan membantu memajukan negosiasi mengenai isu nuklir, masalah balistik, dan situasi regional," tulis Macron. "Negara-negara Eropa akan memainkan peran mereka."
Kolonel Guillaume Vernet, juru bicara kepala staf angkatan bersenjata Prancis, menegaskan bahwa koalisi Hormuz — yang disusun oleh Prancis, Inggris, dan lebih dari 50 negara — tidak akan mulai beroperasi sampai dua syarat terpenuhi: ancaman terhadap pelayaran harus menurun dan industri maritim harus kembali merasa cukup yakin untuk menggunakan selat tersebut.
Bahkan setelah itu, katanya kepada The Associated Press, setiap operasi tetap memerlukan persetujuan negara-negara tetangga. Hal itu termasuk Iran, yang berbatasan dengan selat tersebut dan secara efektif menutupnya dengan menyerang serta mengancam kapal-kapal setelah perang dimulai pada 28 Februari melalui serangan AS dan Israel.
Vernet tidak menjelaskan kapan kapal induk itu akan mencapai tujuan akhirnya. Ia mengatakan kapal induk tersebut diposisikan agar cukup dekat untuk bertindak jika dan ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi.
"Posisi Prancis sejak awal tetap sama — bersikap defensif dan menghormati hukum internasional," katanya.
Premi asuransi risiko perang untuk pelayaran melalui selat tersebut kini meningkat empat hingga lima kali lipat dibandingkan tingkat sebelum konflik, menurut perkiraan industri.
"Untuk saat ini, premi asuransi yang sangat tinggi membuat tidak ada satu pun kapal yang mau mempertaruhkan perjalanan mereka atau pergi ke sana," tutur Vernet.
Eropa Tunjukkan Taring
AS tidak terlibat dalam perencanaan Prancis-Inggris tersebut, yang menurut para pengamat mengingatkan pada "koalisi sukarela" Eropa yang dibentuk Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mendukung Ukraina.
"Kami ingin mengirimkan pesan bahwa kami tidak hanya siap mengamankan Selat Hormuz, tetapi juga mampu melakukannya," kata seorang pejabat tinggi Prancis, yang berbicara secara anonim sesuai praktik umum kepresidenan Prancis.
Pada awal perang, Prancis mengupayakan inisiatif multinasional untuk memulihkan kebebasan navigasi di selat tersebut. Macron dan Starmer menjadi tuan rumah pertemuan puncak puluhan negara di Paris pada 17 April dan para perencana militer dari lebih dari 30 negara kemudian merampungkan rincian operasionalnya.
Charles de Gaulle sebelumnya telah diperintahkan bergerak dari Laut Baltik menuju Mediterania timur segera setelah perang dimulai dalam apa yang disebut kepresidenan Prancis sebagai mobilisasi "yang belum pernah terjadi sebelumnya", yang juga melibatkan delapan fregat dan dua kapal serbu amfibi kelas Mistral.
Sementara itu, jet tempur Rafale Prancis yang berbasis di pangkalan udara Al Dhafra di Uni Emirat Arab telah mencegat drone dan rudal Iran di atas wilayah negara Teluk tersebut sejak perang dimulai berdasarkan pakta pertahanan jangka panjang dengan Abu Dhabi yang menempatkan sekitar 900 personel Prancis di pesisir selatan Teluk.