Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan serangkaian bantalan fiskal pada kuartal II 2026 untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap di jalur target. Sejumlah langkah antara lain gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga percepatan penyaluran bantuan sosial dan stimulus sektor riil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan fiskal tahun ini diarahkan sebagai penopang di tengah ketidakpastian global sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4%.
Advertisement
Sebagai salah satu instrumen yang segera digulirkan adalah pencairan gaji ke-13 ASN dengan alokasi sekitar Rp55 triliun. Belanja ini diharapkan ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga pada pertengahan tahun, periode yang kerap menjadi penentu arah pertumbuhan tahunan.
“Antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar Rp55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5/2026).
Di saat yang sama, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat sepanjang April hingga Juni. Langkah ini diposisikan sebagai penyangga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah tekanan harga pangan dan fluktuasi ekonomi global.
“Belanja negara akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjadi buffer terhadap gejolak eksternal,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah tetap mempertahankan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp356,8 triliun. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.
Revitalisasi Sekolah
Di sektor pembangunan, pemerintah mendorong percepatan program perumahan dan pendidikan. Revitalisasi sekolah dialokasikan Rp13,4 triliun, sementara program 3 juta rumah melalui skema FLPP digelontorkan Rp37,1 triliun. Dukungan tambahan juga diberikan lewat bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.
Tak hanya mengandalkan belanja, pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi dan reformasi kebijakan. Implementasi campuran biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026 diperkirakan mampu menghemat impor solar hingga Rp48 triliun. Di sisi lain, percepatan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar Rp48 triliun,” harapnya.
Dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, sejumlah relaksasi juga disiapkan. Tarif bea masuk LPG direncanakan diturunkan dari 5% menjadi 0%, termasuk untuk bahan baku plastik dalam periode enam bulan. Pemerintah juga membuka ruang reformasi perizinan impor, penyesuaian persetujuan teknis (pertek), hingga evaluasi standar SNI untuk bahan baku impor.
Langkah lain mencakup standarisasi biaya konsultasi teknis perizinan bangunan serta penyederhanaan proses perizinan melalui sistem OSS dan BKPM. Paket kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus mempercepat investasi.