Liputan6.com, Jakarta - Pendiri FPCI Dino Patti Djalal menyoroti konsistensi arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Ia mempertanyakan urgensi penandatanganan kerja sama dengan Amerika Serikat pada saat situasi internasional diwarnai isu pelanggaran hukum internasional.
Dino mengaku bingung dengan langkah tersebut, yang dinilainya berpotensi memengaruhi reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya hukum laut.
Advertisement
“Ini menimbulkan pertanyaan soal sensitivitas diplomatik kita. Mengapa dilakukan sekarang," ujarnya usai bicara dalam Policy Dialogue bersama Menteri Luar Negeri Filipina Therese P. Lazaro di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dino menilai, momentum penguatan kemitraan dengan Washington seharusnya dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap posisi Indonesia di mata dunia.
Ia juga mengingatkan kembali peran historis Indonesia sebagai salah satu arsitek utama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Menurut dia, perjuangan panjang sejak 1973 hingga 1982 dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan merupakan warisan diplomasi yang harus dijaga dengan konsisten.
“Kalau kita tidak tegas dalam membela hukum internasional, kredibilitas kita dalam mempertahankan kedaulatan maritim bisa dipertanyakan,” kata Dino.
Selain isu bilateral, ia turut mendorong penguatan peran ASEAN agar tidak hanya didominasi oleh elite pemerintahan. Ia menekankan pentingnya pendekatan people-centered ASEAN, yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan.
Menurut Dino, keterlibatan publik secara bottom-up akan memperkuat daya tahan kawasan terhadap tekanan geopolitik dari negara-negara besar, sekaligus menjaga relevansi ASEAN sebagai organisasi regional yang inklusif dan responsif.