Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga integritas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Pesan itu disampaikan menyusul masih adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang dinilai dapat merusak citra kepala daerah secara luas.
Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito menegaskan ada dua hal yang harus menjadi perhatian serius para kepala daerah, yakni praktik korupsi dan inefisiensi anggaran.
Advertisement
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” tegasnya di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Menurut Tito, persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Karena itu, ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak berhenti pada individu yang terlibat, tetapi bisa meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal, kepercayaan itu menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Tito mengakui banyak kepala daerah yang sebenarnya telah bekerja dengan baik dan menghasilkan berbagai inovasi. Namun, menurut dia, capaian positif itu kerap tertutup oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar dan mudah menjadi viral.
Ia pun mencontohkan bahwa ratusan ribu orang bisa saja bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang mencuri perhatian publik dapat membentuk persepsi yang tidak berimbang. Karena itu, Tito mendorong asosiasi kepala daerah agar lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.
Pernyataan Tito tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan integritas di daerah. Ia menilai, hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat bergantung pada kepercayaan, yang dibangun melalui kinerja yang baik dan persepsi publik yang positif.