Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut teknologi biogas menjadi salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti elpiji. Menurutnya, energi yang bisa diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan seperti sapi itu menghasilkan api guna digunakan memasak sehari-hari.
"Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa," ujar Dedi ditulis Bandung, Selasa (21/4/2026).
Advertisement
Pernyataan Dedi itu guna mengantisipasi dampak kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi. Dedi mengatakan sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.
Selain memanfaatkan biogas oleh masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak.
"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap Dedi.
Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan. Dedi meyakini masyarakat di Provinsi Jabar dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain.
Kenaikan harga elpiji nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga elpiji 12 kilogram naik menjadi Rp228 ribu per tabung di Jabar. Sementara, harga elpiji 5,5 kilogram naik menjadi Rp107 ribu per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kilogram.
"Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas," ucap Dedi.
Penjelasan Pertamina soal Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga telah menyesuaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Penyesuaian harga LPG nonsubsidi berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 18 April 2026.
Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga LPG non subsidi ini dilakukan usai pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait.
Adapun secara fungsi, tabung gas berukuran 5,5 kg dan 12 kg berbeda dengan LPG 3 kg yang punya kewajiban pelayanan publik, alias Public Service Obligation (PSO). Sehingga nilainya bisa disesuaikan dengan harga keekonomian.
"LPG non PSO ini prinsipnya sama dengan BBM non PSO (non subsidi). Jadi dipengaruhi dan mengacu pada harga pasar juga," jelas Roberth kepada Liputan6.com, Senin (20/4/2026).
"Karena komoditi non PSO sifatnya adalah keekonomian dan mekanismenya adalah pure business, maka penyesuaian harga dilakukan," ungkap dia.
Terkait penyesuaian harga LPG 5,5 kg dan 12 kg, kenaikan harganya berbeda-beda tergantung masing-masing wilayah. Mengutip laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga LPG 5,5 kg di DKI Jakarta naik Rp 17 ribu, dari sebelumnya Rp 90 ribu per tabung menjadi Rp 107 ribu per tabung.
Sementara LPG 12 kg meroket Rp 36 ribu, dari sebelumnya Rp 192 ribu per tabung menjadi Rp 228 ribu per tabung. Lonjakan harga serupa untuk kedua produk ini juga berlaku untuk seluruh wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Harga gas tabung non subsidi tertinggi terjadi di wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku (Ambon) dan Papua (Jayapura). LPG 5,5 kg saat ini dibanderol Rp 134 ribu per tabung, meroket Rp 17 ribu dari sebelumnya Rp 117 ribu per tabung.
Kenaikan harga Rp 36 ribu juga terjadi untuk LPG 12 kg di Ambon dan Jayapura, dari sebelumnya Rp 249 ribu per tabung menjadi Rp 285 ribu per tabung.