Liputan6.com, Jakarta - Tekanan ekonomi global dan ancaman cuaca ekstrem diperkirakan akan berdampak pada stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Risiko gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun dinilai semakin meningkat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, mengingatkan pemerintah untuk segera memitigasi potensi PHK massal yang mengancam sektor industri nasional, terutama industri padat karya.
Advertisement
Menurut Pulung, tekanan global seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, serta anomali cuaca El Nino yang berpotensi menekan produksi pangan, menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi domestik.
“Tekanan global yang berlapis, mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga anomali cuaca El-Nino, menjadi pemicu utama rapuhnya stabilitas ketenagakerjaan saat ini,” ujar Pulung.
Ia menilai pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola biasa dalam menghadapi situasi tersebut. Langkah luar biasa diperlukan untuk mencegah krisis semakin meluas.
Berdasarkan proyeksi, lebih dari 100.000 pekerja diperkirakan berpotensi terdampak PHK pada tahun ini, meningkat dari sekitar 88.000 pekerja pada tahun sebelumnya. Selain itu, sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan, terutama di sektor tekstil dan otomotif, saat ini terancam kehilangan pekerjaan.
Wilayah yang paling terdampak antara lain Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Peringatan Serius bagi Perlindungan Kerja
Pulung menilai kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional.
"Ancaman PHK massal tidak boleh dibiarkan menjadi krisis sosial. Negara harus hadir melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan industri, dan memastikan ekonomi tetap berpihak pada rakyat," tegasnya.
Ia menjelaskan, situasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi dan bahan baku, yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini paling dirasakan oleh industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik dan kapas.
Kondisi dunia usaha juga tercermin dari menurunnya rencana ekspansi. Sebanyak 67% perusahaan disebut tidak berencana merekrut tenaga kerja baru, sementara sebagian lainnya menunda ekspansi hingga lima tahun ke depan.
Sebagai anggota komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Pulung mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
“Pemerintah harus serius memikirkan dampak kondisi global terhadap pekerja kita. Program perlindungan dan skema program yang menciptakan penyerapan tenaga kerja baru sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan industri padat karya melalui berbagai dukungan, mulai dari insentif fiskal, kemudahan perizinan, akses permodalan, hingga kepastian pasokan bahan baku.
“Dengan penguatan sektor padat karya, diharapkan mampu meringankan beban mereka agar PHK bisa terhindari,” katanya.
Peran Sektor UMKM Penopang Ekonomi
Selain itu, Pulung menyoroti peran sektor UMKM sebagai penopang ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar, terutama saat terjadi krisis.
“Pengalaman kita, ketika terjadi krisis sektor UMKM menjadi penopang perekonomian. Sektor ini juga yang akan menampung tenaga kerja sektor formal ketika mereka terkena PHK,” ujarnya.
Di sektor lain, ancaman El Nino juga dinilai berpotensi mengganggu produksi pertanian dan perikanan yang bergantung pada kondisi cuaca.
“Kombinasi krisis di dunia usaha dengan cuaca ekstrem rentan bereskalasi menjadi krisis sosial. Problem kita ke depannya adalah soal perut rakyat!” tegasnya.
Untuk itu, Pulung mengusulkan pemerintah melakukan realokasi anggaran dengan fokus pada mitigasi dampak ekonomi dan sosial akibat tekanan global dan risiko krisis yang muncul.