Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/4). Hal ini menjadi bagian dari langkah cooling system pasca aksi unjuk rasa yang sempat terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.
Advertisement
“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Irjen Herry seperti dikutip Jumat (17/4/2026).
Jenderal bintang dua itu memastikan, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penanganan narkoba.
“Kami menyadari bahwa apa yang terjadi tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat. Ini menjadi evaluasi bagi kami bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” lanjutnya.
“Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi kami. Pengingat keras agar kami benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan menindaklanjuti setiap permasalahan secara nyata,” katanya.
Sebagai bagian dari langkah korektif, Irjen Herry juga menegaskan bahwa Polda Riau telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personel di wilayah Panipahan, termasuk pergantian pejabat dan penempatan personel baru yang telah melalui pemeriksaan ketat.
“Kami sudah melakukan evaluasi dan pembenahan. Personel yang bertugas harus benar-benar bersih dan profesional. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda bersama rombongan juga melakukan pengecekan terhadap personel yang baru ditempatkan, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Selain pendekatan keamanan, Kapolda juga menekankan pentingnya solusi sosial dan ekonomi dalam menangani persoalan narkoba. Salah satunya melalui pemberian bantuan mesin ketinting kepada masyarakat nelayan Panipahan.
“Kita tidak bisa hanya bicara penindakan. Kita juga harus membantu masyarakat agar memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi bergerak, maka ruang bagi narkoba akan semakin sempit,” ujarnya.
Hindari Tindakan Anarkis
Kapolda kembali menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan menghindari tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
“Kalau ada persoalan, jangan diselesaikan dengan merusak atau melakukan tindakan anarkis. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita harus mengedepankan musyawarah dan dialog,” tegasnya.
Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, untuk turut mengambil peran dalam menyejukkan suasana dan membangun kembali harmoni sosial di Panipahan.
“Kami ingin tidak ada lagi jarak antara Polri dan masyarakat. Kita harus membangun kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang kuat demi menciptakan Panipahan yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba,” dia menandasi.
Massa Bakar Rumah Diduga Bandar Narkoba
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di depan Mapolsek Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, pada Jumat (10/4/2026), berujung ricuh.
Massa yang menuntut penindakan tegas terhadap peredaran narkoba, akhirnya melakukan aksi perusakan hingga pembakaran rumah diduga bandar narkoba.
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB dengan jumlah massa sekitar 150 orang. Mereka menyampaikan aspirasi agar aparat kepolisian serius memberantas narkoba di wilayah Panipahan.
Mereka menuntut agar kasus narkoba di wilayah Panipahan ditindak tegas dan dibersihkan.