Liputan6.com, Jakarta - Pipeline penerbitan surat utang korporasi masih menunjukkan potensi besar di sepanjang 2026. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai mandat penerbitan yang belum terealisasi (pipeline) hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 66,28 triliun.
"Untuk dari si mandat Pefindo sendiri hingga perakhir Maret kemarin mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp 66,28 triliun," kata Kepala Divisi Riset Pefindo, Suhindarto, dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu 915/4/2026).
Advertisement
Angka tersebut mencerminkan masih besarnya rencana pendanaan korporasi melalui pasar obligasi. Meski belum seluruhnya direalisasikan, pipeline ini menjadi indikator kuat bahwa aktivitas penerbitan surat utang masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.
Ia mengungkapkan bahwa dari sisi sektoral, industri pembiayaan menjadi kontributor terbesar dalam pipeline penerbitan surat utang. Tingginya kebutuhan dana untuk ekspansi dan pembiayaan konsumen membuat sektor ini aktif memanfaatkan instrumen obligasi.
Di posisi berikutnya, sektor perbankan turut menyumbang porsi signifikan dalam pipeline tersebut. Kebutuhan menjaga likuiditas serta mendukung penyaluran kredit menjadi alasan utama bank tetap aktif di pasar surat utang.
Sementara itu, entitas terkait pemerintah yang bergerak di layanan publik juga masuk dalam jajaran tiga besar penyumbang pipeline, mencerminkan kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek strategis.
"Paling banyak secara nilainya ini adalah dari industri pembiayaan, kemudian diikuti oleh perbankan, dan juga diikuti yang ketiga dari entitas terkait pemerintah layanan publik," ujarnya.
Non-BUMN Lebih Dominan
Dari sisi jenis institusi, Pefindo mencatat dominasi penerbit dari kalangan non-BUMN. Nilai pipeline dari institusi non-BUMN mencapai Rp 48,8 triliun, jauh lebih besar dibandingkan BUMN yang tercatat sebesar Rp 17,47 triliun.
Dominasi ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta masih menjadi motor utama dalam aktivitas penerbitan surat utang korporasi. Fleksibilitas dan kebutuhan ekspansi yang tinggi menjadi faktor pendorong utama.
"Kemudian dari sisi jenis institusinya institusi non-BUMN juga masih mendominasi seperti yang tadi dijelaskan diikuti baru oleh BUMN dengan perbandingan Rp 48,8 triliun banding Rp 17,47 triliun," pungkasnya.