Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Filipina mendesak Meta untuk segera menindak konten hoaks dan memicu kepanikan di negara tersebut. Filipina juga siap untuk mengambil tindakan hukum jika tidak ada langkah cepat dari platform media sosial asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Pemerintah Filipina menjelaskan beberapa hoaks yang beredar luas di Meta belakangan ini. Seperti kondisi kesehatan Presiden Ferdinand Marcos Jr, gangguan pasokan energi, operasi militer hingga hoaks yang mencatut nama lembaga keuangan dan sistem pembayaran.
Advertisement
Surat resmi pun telah dikirim ke pendiri sekaligus pemilik Meta, Mark Zuckerberg sejak 10 April lalu. Pemerintah Filipina berharap Meta memberikan jawaban dalam rentang tujuh hari sejak surat terkirim.
"Kegagalan untuk mengambil tindakan yang cepat dan memadai akan memaksa pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan langkah-langkah regulasi dan hukum yang tepat," demikian isi surat tersebut dilansir Business Today.
"Penyebaran disinformasi melanggar ketentuan hukum pidana dan undang-undang kejahatan siber negara dan menimbulkan risiko terhadap ketertiban umum, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional," bunyi surat tersebut menambahkan.
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.