Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran buku saku bertajuk “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Dokumen ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait program pemerintah.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Herik Kurniawan, menyambut baik kehadiran buku saku tersebut. Ia menilai, buku ini memiliki peran strategis tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers.
Advertisement
“Sebagai Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).
Menurut Herik, buku tersebut berfungsi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.
“Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penyajian informasi dalam format ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu terverifikasi.
“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.
Herik juga menilai buku saku ini memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan.
“Tidak hanya itu, buku saku ini juga dapat menjadi rujukan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data kepada publik,” katanya.
Keterbukaan Informasi Fondasi Utama
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, ia mendorong agar buku saku tersebut terus diperbarui secara berkala.
“Oleh karena itu, inisiatif KSP ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, kulturolog Iwan Jaconiah menilai buku saku tersebut merupakan bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir di tengah masyarakat.
“Visi besar ‘Bersama Indonesia Maju’ yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.
Iwan menambahkan, program kesejahteraan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata konsep “Negara Hadir”.
“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi ‘Negara Hadir’—sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” jelasnya.