Liputan6.com, Jakarta - Analis Politik Senior Boni Hargens menilai, situasi eskalasi di Timur Tengah memiliki dampak terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di dalam negeri. Meski demikian, dia mengatakan, situasi tersebut relatif terkendali dan tak lepas dari adanya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan," ujar Boni Hargens, Kamis (9/4/2026).
Advertisement
Boni menambahkan, TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional. Khususnya, memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu.
Boni menambahkan, ketahanan energi nasional di Pemerintah Prabowo-Gibran, kata dia, memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global.
"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Lalu, isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional," sebut Boni.
Jaga Stabilitas Ekonomi Domestik
Boni menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, kata dia, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam.
"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat," jelas dia.
Boni optimistis, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya, bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi yang datang dari dua arah sekaligus, dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.
"Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun," yakin dia.
"Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global," sambungnya menutup.