Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di hutan lindung. Prabowo meminta Bahlil mencabut IUP yang tidak jelas yang jumlahnya banyak.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," uajr Prabowo Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Advertisement
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya.
Prabowo menekankan pencabutan IUP dilakukan untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah tak akan memberi rasa kasihan kepada siapapun yang merugikan rakyat dan negara.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur dia.
"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga kepentingan kelimpok nomor berapa Pak? Evaluasi segera," imbuh Prabowo.
Minta Bahlil Segera Lapor
Prabowo pun meminta Bahlil segera kembali melaporkan kepadanya soal pencabutan IUP. Dia menuturkan IUP yang tidak jelas akan dicabut dan institusi serta lembaga pemerintah akan diperkuat.
"Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.
"Dua minggu saya laporan," jawab Bahlil.
"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," ujar Prabowo.
"Siap," ucap Bahlil.
"Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yg ga beres kita cabut harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," jelas Prabowo.