Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan lahan seluas sekitar 5 hektare untuk mendukung operasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah ini diambil sebagai respons atas pengalaman kemacetan ekstrem di kawasan tersebut usai Lebaran 2025.
“Belajar dari pengalaman setelah Lebaran yang lalu ketika terjadi kemacetan horor di Tanjung Priok, maka pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Pelindo,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Advertisement
“Pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang kepada Pelindo kurang lebih 5 hektare di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkirnya, supaya tidak seperti yang lalu,” sambungnya.
Menurutnya, lonjakan aktivitas di pelabuhan pada periode libur Lebaran 2025 tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang cukup sehingga memicu kemacetan panjang.
“Karena ada kenaikan aktivitas di pelabuhan, sementara tempat parkirnya tidak ada dan kemudian menyebabkan kemacetan horor seperti tahun yang lalu,” ucapnya.
Lalu Lintas Lebih Lancar
Pramono menyatakan, dengan adanya tambahan lahan tersebut, kondisi lalu lintas di kawasan Tanjung Priok pascalebaran tahun ini berjalan lebih lancar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Alhamdulillah sampai hari ini, sampai sekarang ini setelah lebaran Idulfitri, aktivitas di Tanjung Priok berjalan dengan baik dan normal,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa lahan yang disediakan kepada Pelindo mampu menampung ratusan kontainer sehingga dapat mengurai kepadatan kendaraan logistik.
“Di tempat itu kurang lebih bisa nampung 200 kontainer,” kata Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan fasilitas tersebut tanpa biaya kepada Pelindo. Hal ini, demi menghindari dampak ekonomi yang lebih besar akibat kemacetan.
“Untuk itu kami juga menggratiskan kepada Pelindo karena memang biaya kalau kemudian harus ada kemacetan yang seperti tahun lalu itu cost-nya terlalu tinggi sekali,” ujarnya.