Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Coin Center, Peter Van Valkenburgh. mengatakan kegagalan meloloskan regulasi yang jelas seperti CLARITY Act dinilai dapat membuka peluang bagi pemerintah Amerika Serikat di masa depan untuk bersikap lebih keras terhadap industri kripto.
Mengutip laman Cointelegraph.com, Senin (30/3/2026), dalam pernyataannya di platform X, ia menyoroti pentingnya pengesahan RUU seperti CLARITY Act dan Blockchain Regulatory Certainty Act.
Advertisement
Menurutnya, mengabaikan perlindungan bagi pengembang demi kepentingan jangka pendek justru berisiko menciptakan masa depan industri yang suram.
“Tujuan CLARITY bukan untuk mempercayai pemerintahan saat ini, tetapi untuk mengikat pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
Valkenburgh menambahkan, tanpa perlindungan hukum yang jelas, industri kripto akan berada di bawah bayang-bayang kebijakan yang berubah-ubah, tekanan politik, dan ketidakpastian hukum.
RUU Mandek Ketidakpastian Regulasi
Mengintai RUU CLARITY diketahui mandek di Senat setelah tidak tercapai kesepakatan antara bank, perusahaan kripto, dan pembuat kebijakan. Salah satu poin krusial yang diperdebatkan adalah soal izin imbal hasil (yield) dari stablecoin.
Secara umum, RUU ini mencakup kerangka pendaftaran perantara kripto, regulasi aset digital, hingga klasifikasi token. Van Valkenburgh juga mengingatkan tanpa kejelasan legislasi, lembaga seperti Department of Justice berpotensi meningkatkan penindakan terhadap pengembang alat privasi dengan tuduhan sebagai pengirim uang ilegal. Sebelumnya, di era kepemimpinan Gary Gensler di SEC, industri kripto kerap mengkritik pendekatan regulator yang dinilai lebih mengandalkan penegakan hukum dibandingkan pembuatan aturan formal.
Namun, sejak pengunduran diri Gensler pada Januari 2025, arah kebijakan SEC mulai berubah menjadi lebih ramah terhadap industri, termasuk penghentian sejumlah kasus lama. Meski begitu, Van Valkenburgh menegaskan momentum ini tidak boleh disia-siakan. “Jika kita hanya mengandalkan kelonggaran sementara dari pemerintah saat ini, kita justru berisiko memperlemah fondasi industri dalam jangka panjang," pungkasnya.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Ketua SEC: Pasar Kripto AS Perlu Aturan Tegas, CLARITY Act Didorong Segera Disahkan
Sebelumnya, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Paul Atkins, menyatakan dukungannya terhadap upaya Gedung Putih untuk meloloskan CLARITY Act, sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan memperjelas regulasi aset kripto di Amerika Serikat.
Saat ini, dikutip dari U.Today, Jumat (6/3/2026), pembahasan undang-undang tersebut masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara sektor perbankan tradisional dan industri mata uang kripto. Kedua pihak sama-sama melakukan lobi kuat terkait arah regulasi pasar aset digital di Negeri Paman Sam.
Atkins juga menyuarakan kekecewaan Gedung Putih terhadap lambatnya proses legislasi yang dinilai menghambat kepastian aturan bagi industri yang terus berkembang tersebut.
Menurut Atkins, pasar aset digital di Amerika Serikat membutuhkan kepastian hukum agar inovasi dapat berkembang tanpa ketidakjelasan regulasi.
Ia menegaskan bahwa keberadaan aturan yang jelas akan membantu perusahaan teknologi finansial mengembangkan produk baru di dalam negeri.
"CLARITY Act membantu memastikan para wirausahawan dapat membangun generasi berikutnya dari teknologi keuangan di dalam negeri," ujar Atkins.
Ia juga mengatakan menantikan kerja sama dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk mendorong implementasi undang-undang kripto yang dinilai akan menjadi tonggak penting bagi industri aset digital.
Dukungan Politik Mulai Menguat
Paul Atkins menggantikan Gary Gensler sebagai Ketua SEC. Berbeda dengan pendahulunya yang dikenal kritis terhadap kripto, Atkins justru dikenal sebagai pendukung industri aset digital yang selama ini menghadapi berbagai tantangan regulasi.
Dalam wawancara di Fox Business bersama Maria Bartiromo pada Kamis, anggota DPR dari Partai Republik, French Hill, turut menyoroti kebuntuan pembahasan regulasi kripto tersebut.
Hill, yang menjadi salah satu arsitek utama rancangan undang-undang kripto di Kongres, menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada dukungan bipartisan yang cukup kuat di DPR.
"We got 78 Democrats to join the Republicans, and we passed the CLARITY Act and the GENIUS Act with substantial margins, bipartisan," kata Hill.
Ia menjelaskan bahwa salah satu isu yang masih diperdebatkan adalah soal pemberian insentif atau imbalan dari platform pihak ketiga. Namun, menurut dia, masalah tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pembahasan kerangka besar regulasi pasar kripto.
Hill menambahkan, penerbit aset digital nonbank dan bursa kripto hanya ingin memiliki kemampuan yang setara dengan bank dalam mengemas berbagai produk keuangan.
"Mereka ingin memiliki kemampuan yang serupa untuk mengemas produk, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan bank. Saya pikir kita bisa menemukan solusi untuk hal ini," ujar Hill.