Pakistan Jadi Tuan Rumah Pembicaraan terkait Perang Iran, Siapa Saja yang Terlibat?

Pertemuan ini dihadiri oleh empat menteri luar negeri.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 30 Maret 2026, 08:48 WIB
Dalam foto yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan ini, dari kiri: Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berjalan menuju pertemuan untuk membahas perang di Timur Tengah, di Islamabad, Pakistan, Minggu, (29/3/2026). (Dok. Kementerian Luar Negeri Pakistan via AP)

Liputan6.com, Islamabad - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah memasuki hari ke-30, mendorong sejumlah kekuatan regional berkumpul di Islamabad, Pakistan, untuk meredakan konflik yang telah memicu krisis energi global.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud. Mereka tiba pada Minggu (29/3/2026) untuk melakukan pembicaraan selama dua hari dengan wakil perdana menteri Pakistan yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Ishaq Dar.

Islamabad dinilai menjadi pusat aktivitas diplomatik untuk mengakhiri perang antara AS-Israel dan Iran. Laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa platform pertemuan ini awalnya dibahas di Riyadh, Arab Saudi, dan kini Pakistan berupaya mengembangkannya menjadi blok regional yang lebih luas, termasuk kemungkinan melibatkan Indonesia dan Malaysia.

Langkah diplomatik ini muncul setelah percakapan telepon antara Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Sabtu (28/3) malam. Dalam pembicaraan tersebut, Dar menyampaikan upaya empat negara untuk mendorong penghentian perang segera. Sementara itu, Araghchi menyebut AS dan Israel melakukan "kejahatan keji" dengan menargetkan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil lainnya di Iran.

Sebagai langkah awal membangun kepercayaan, Islamabad mengumumkan bahwa Teheran telah menyetujui izin bagi 20 kapal berbendera Pakistan untuk melintasi Selat Hormuz, dengan jadwal dua kapal per hari. 

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memberikan perpanjangan waktu 10 hari kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Penutupan selat tersebut telah memicu krisis energi terburuk sejak embargo minyak 1973.

Trump juga telah mengajukan rencana gencatan senjata berisi 15 poin, namun Iran menolaknya dan mengajukan syarat sendiri, termasuk penghentian agresi AS-Israel, kompensasi kerusakan perang, serta jaminan keamanan untuk mencegah serangan di masa depan.

Perang ini diluncurkan pada 28 Februari oleh Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di tengah berlangsungnya pembicaraan nuklir antara Washington dan Teheran yang dimediasi oleh Oman. Oman menyatakan bahwa kesepakatan sebenarnya sudah "hampir tercapai" sebelum konflik pecah.

 

Peran Sulit Pakistan

Pakistan menghadapi tantangan besar dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator diplomasi. Di satu sisi, negara ini memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Arab Saudi. Di sisi lain, Pakistan juga berbatasan langsung dengan Iran sepanjang sekitar 900 kilometer serta memiliki ikatan budaya yang kuat dengan negara tersebut. Selain itu, Pakistan memiliki populasi syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran.

Analis politik Pakistan Zahid Hussain menyebut posisi Islamabad sebagai situasi yang sangat sulit untuk dijaga keseimbangannya. Ia menyoroti bahwa Pakistan mengutuk serangan terhadap Iran dan negara-negara Teluk, secara eksplisit menyebut Israel namun berhati-hati untuk tidak menyebut AS.

Hubungan Pakistan dengan AS menghangat sejak Trump kembali menjabat, menggantikan Joe Biden. Trump bahkan telah dua kali menerima Kepala Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan menyebutnya sebagai "jenderal favorit saya".

Menurut Hussain, Pakistan saat ini lebih berperan sebagai penyampai pesan antara AS dan Iran, bukan mediator yang memiliki pengaruh kuat untuk memaksakan solusi. Ia menambahkan bahwa jika upaya ini berhasil mengakhiri perang, posisi diplomatik Pakistan akan meningkat signifikan. Namun jika gagal, Pakistan justru berisiko menjadi salah satu negara yang paling terdampak.

 

"Upaya Membentuk Aliansi Islam"

Pengamat Timur Tengah Mahjoob Zweiri menilai bahwa pertemuan di Islamabad juga merupakan upaya untuk menarik perhatian politik Trump, khususnya terkait Board of Peace yang ia bentuk namun kini tidak aktif.

Selain faktor politik, kekhawatiran ekonomi menjadi pendorong utama. Pakistan menghadapi risiko besar jika pasokan energi terganggu, sementara jutaan warganya yang bekerja di negara-negara Teluk terancam kehilangan pekerjaan jika konflik meluas.

Negara-negara Teluk sendiri mengalami kerugian besar akibat penurunan ekspor energi, sementara serangan drone dan rudal Iran hampir setiap hari menargetkan fasilitas industri dan energi. Beberapa perusahaan minyak bahkan telah menyatakan force majeure atas kontrak pasokan mereka.

Meski mengutuk serangan Iran, negara-negara Teluk sejauh ini belum mengambil langkah militer. Iran juga diketahui menyerang pangkalan militer di kawasan yang digunakan oleh pasukan AS sejak konflik dimulai.

Analis politik Mahmoud Alloush menyatakan bahwa perang ini telah memperdalam keraguan negara-negara sekutu AS terhadap jaminan keamanan dari Washington. Ia menilai pertemuan Islamabad sebagai langkah awal menuju pembentukan "aliansi Islam" untuk menghadapi proyek Israel di kawasan serta mengisi kekosongan geopolitik.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menyerukan kepada negara-negara Arab agar tidak terlibat dalam perang melawan Iran. Ia menuduh Israel berupaya memecah belah negara-negara muslim.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terbaru

    Berita Terkini Selengkapnya