Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan AS Max Miller dan Steven Horsford pada Kamis, 26 Maret 2026 menerbitkan draf RUU diskusi berjudul “Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxation, and Yields Act” atau “Digital Asset PARITY Act,” untuk merombak aturan pajak aset digital.
Mengutip Cointelegraph.com, Sabtu (28/3/2026), Digital Asset PARITY Act bertujuan merevisi Internal Revenue Code tahun 1986 dengan menambahkan ketentuan yang akan memperjelas perlakuan pajak terhadap aset digital.
Advertisement
Dalam draf tersebut disebutkan stablecoin tidak dikenakan pajak keuntungan jika biaya perolehan (cost basis), atau jumlah yang dibayarkan investor, tidak berfluktuasi lebih dari 1% dari USD 1 atau USD 0,01.
Biaya transaksi yang timbul untuk memperoleh atau memindahkan stablecoin yang dipatok pada dolar AS dan diatur tidak dapat dihitung sebagai bagian dari biaya basis investor, menurut RUU tersebut.
RUU ini juga memperkenalkan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi stablecoin di bawah USD 200, yang berarti transaksi di bawah ambang tersebut tidak memicu kewajiban pajak atau pelaporan. Namun, batas total pengecualian tahunan masih belum ditentukan.
Pendapatan dari aktivitas lending, staking, atau penghasilan dari layanan validator “pasif” diperlakukan sebagai bagian dari pendapatan kotor penerima setiap tahun, dan dihitung berdasarkan nilai pasar wajar, menurut draf tersebut.
Digital Asset PARITY Act belum diajukan secara resmi ke Kongres, draf ini dipublikasikan untuk membuka diskusi antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan industri kripto terkait perombakan kebijakan pajak kripto di AS.
Proposal Pajak Kripto
Proposal pajak kripto menyoroti perpecahan di industri kripto “Kita membutuhkan kejelasan pajak aset digital, atau aktivitas tidak akan pernah sepenuhnya kembali ke dalam negeri,” kata CEO organisasi advokasi kripto Digital Chamber Cody Carbone.
Namun, komunitas pendukung Bitcoin menyoroti bahwa RUU ini hanya memberikan pengecualian pajak de minimis untuk stablecoin, bukan untuk Bitcoin, mirip dengan rancangan undang-undang lain yang sedang dibahas seperti CLARITY Act, yang juga tidak mencakup pengecualian pajak de minimis untuk BTC.
"Ini arah yang salah. Justru Bitcoin yang seharusnya mendapat pengecualian pajak de minimis. Stablecoin tidak terdesentralisasi dan tidak bersifat tanpa izin. Itu bukan uang yang sesungguhnya; hanya fiat," tambah CEO The Bitcoin Bond Company, Pierre Rochard.
Menteri Keuangan Brasil Tunda Konsultasi Pajak Kripto
Sebelumnya, Menteri Keuangan Brasil yang baru, Dario Durigan, berencana menunda konsultasi publik tentang pajak kripto. Hal ini karena pemerintah mengalihkan fokusnya ke pemilihan presiden negara itu pada Oktober, demikian menurut dua sumber kepada Reuters.
Mengutip the block, Minggu, (22/3/2026), Durigan menjabat pada Jumat setelah pendahulunya, Fernando Haddad, mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Sao Paulo. Ia bermaksud untuk menghindari pengeluaran modal politik di Kongres untuk langkah-langkah pajak yang kontroversial selama tahun pemilihan, kata sumber tersebut.
Konsultasi yang ditunda tersebut telah diantisipasi sebagai langkah selanjutnya dalam kerangka kerja kripto Brasil yang terus berkembang. Pada November, bank sentral Brasil menyelesaikan aturan yang membawa penyedia layanan kripto di bawah peraturan sektor keuangan yang ada, yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan otorisasi untuk beroperasi, seperti yang dilaporkan The Block sebelumnya. Aturan tersebut juga menempatkan transaksi stablecoin dan penggunaan aset virtual untuk transfer internasional di bawah pengawasan pasar valuta asing.
Kepala bank sentral Gabriel Galipolo mengatakan awal tahun ini kalau penggunaan kripto domestik telah melonjak selama tiga tahun terakhir, dengan sekitar 90% aliran terkait dengan stablecoin, menurut Reuters. Konsultasi Kementerian Keuangan dimaksudkan untuk membahas perlakuan pajak atas aliran tersebut.
Penundaan kebijakan kripto merupakan bagian dari jeda fiskal yang lebih luas. Proposal terpisah untuk mengakhiri pengecualian pajak atas sekuritas investasi seperti surat kredit, yang gagal disahkan di Kongres tahun lalu, kini mungkin akan ditunda hingga masa jabatan presiden baru yang dimulai pada 2027, menurut laporan Reuters.