Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengundang Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). Pertemuan berlangsung secara tertutup dari awak media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang membawa Megawati keluar dari pintu utama Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 12.52 WIB. Belum diketahui apa yang dibahas Prabowo dan Megawati dalam pertemuan tersebut.
Advertisement
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini dihadiri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Kemudian, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, serta Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo ingin bersilaturahmi dam bertukar pandangan dengan para mantan presiden dan wapres serta tokoh lain terkait sejumlah hal. Salah satunya, mengenai kondisi geopolitik.
"Alhamdulillah hampir sebagain besar hadir, untuk diskusi bersilaturahmi saling bertukar pandang. Presiden ingin bertukar pandang dengan tokoh tersebut," jelas Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
"Semuanya di bahas, nanti karena (pertemuan) belum mulai," sambung dia.
Prabowo Tegaskan Tanah BUMN Milik Rakyat: Tak Boleh Dijual, Khusus untuk Subsidi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN. Dia menegaskan bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat Indonesia, sehingga haram untuk diperjualbelikan.
Pesan itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Aset strategis negara itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama program perumahan.
"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin 16 Maret 2026, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Menurut dia, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersial tanah milik negara.
Hashim menuturkan, apabila tanah BUMN dijual mengikuti harga pasar, maka tujuan negara untuk menghadirkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit tercapai. Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa tanah milik BUMN seharusnya diprioritaskan untuk mendukung program perumahan rakyat.
Berbagai Sektor Ikut Terdampak Positif
Tidak hanya itu, program perumahan dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk menghadirkan keadilan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih," ujar Hashim.
Dia menjelaskan, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang sangat besar terhadap perekonomian. Banyak sektor industri akan ikut bergerak seiring dengan meningkatnya pembangunan rumah bagi masyarakat.
"Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait," tutur dia.
Kendati, Hashim juga mengingatkan agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga kualitas. Dia meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan mutu bangunan benar-benar terjaga agar masyarakat tidak kecewa.