Liputan6.com, Washington, DC - Kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di Irak utara dilaporkan sedang mempersiapkan kemungkinan operasi militer lintas batas ke wilayah Iran. Sejumlah pejabat Kurdi mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Amerika Serikat (AS) juga telah meminta pemerintah wilayah Kurdistan Irak untuk memberikan dukungan terhadap kemungkinan operasi tersebut.
Kelompok-kelompok Kurdi tersebut secara luas dipandang sebagai bagian paling terorganisasi dari oposisi Iran yang terpecah-pecah. Mereka diyakini memiliki ribuan pejuang terlatih. Jika mereka benar-benar terlibat dalam perang, kehadiran mereka berpotensi menjadi tantangan besar bagi pemerintah Iran. Namun, langkah itu juga berisiko menyeret Irak lebih dalam ke dalam konflik.
Advertisement
Khalil Nadiri, pejabat dari Kurdistan Freedom Party (PAK) yang berbasis di wilayah Kurdistan Irak yang semi-otonom, mengatakan pada Rabu (4/3/2026) bahwa sebagian pasukan mereka telah dipindahkan ke daerah dekat perbatasan Iran di Provinsi Sulaymaniyah. Ia menyebut pasukan tersebut saat ini berada dalam posisi siaga.
Menurut Nadiri, para pemimpin kelompok oposisi Kurdi juga telah dihubungi oleh pejabat AS terkait kemungkinan operasi militer tersebut. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembicaraan tersebut.
Ketika ditanya mengenai laporan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump mempertimbangkan untuk mempersenjatai kelompok Kurdi Iran, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa tujuan AS tidak bergantung pada dukungan atau persenjataan kepada kelompok tertentu. Ia menambahkan bahwa pihaknya mengetahui adanya aktivitas pihak lain, tetapi tujuan AS tidak berpusat pada hal tersebut.
Sebelum AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2)—yang memicu pecahnya perang baru di Timur Tengah—PAK sebelumnya mengklaim telah melancarkan serangan terhadap pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran sebagai balasan atas tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes. Namun seorang pejabat kelompok itu mengatakan bahwa mereka belum mengirim pasukan dari Irak ke wilayah Iran.
Jika kelompok Kurdi Iran dan Kurdi Irak benar-benar bergabung dalam konflik tersebut, hal itu akan menjadi pertama kalinya pasukan darat dalam jumlah besar terlibat dalam pertempuran. Kelompok-kelompok Kurdi ini diketahui memiliki pengalaman tempur, terutama dari pertempuran melawan kelompok militan ISIS.
Seorang pejabat dari kelompok oposisi Kurdi Iran lainnya, Komala, mengatakan pada Rabu bahwa pasukan mereka siap melintasi perbatasan dalam waktu satu hingga sepuluh hari. Namun, ia menyebut mereka masih menunggu kondisi yang dianggap tepat. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan.
Kelompok Kurdi di Iran memiliki sejarah panjang ketegangan dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, baik terhadap Republik Islam Iran saat ini maupun terhadap pemerintahan monarki sebelumnya. Pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, masyarakat Kurdi mengalami marginalisasi dan penindasan, yang beberapa kali memicu pemberontakan.
Setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintahan teokrasi yang baru juga berperang melawan kelompok pemberontak Kurdi. Dalam konflik tersebut, pasukan Iran menghancurkan sejumlah kota dan desa Kurdi, dengan pertempuran yang menewaskan ribuan orang selama beberapa bulan.
Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk menggulingkan pemerintah Iran saat ini, kelompok-kelompok Kurdi juga sering berselisih dengan kelompok oposisi lain. Salah satu yang paling menonjol adalah kelompok yang dipimpin oleh putra mantan shah Iran, Reza Pahlavi. Ia menuduh kelompok Kurdi memiliki agenda separatis untuk memecah wilayah Iran.
Eskalasi Ketegangan Dapat Meluas
Keberadaan kelompok bersenjata Kurdi Iran di Irak utara selama ini menjadi sumber ketegangan antara pemerintah pusat Irak di Baghdad dan Iran.
Pada tahun 2023, Irak mencapai kesepakatan dengan Iran untuk melucuti kelompok-kelompok tersebut dan memindahkan mereka dari basis mereka di dekat perbatasan Iran. Kelompok-kelompok tersebut sebelumnya dianggap berpotensi menjadi ancaman bersenjata bagi Teheran.
Setelah kesepakatan tersebut, basis militer mereka ditutup dan pergerakan mereka di dalam wilayah Irak dibatasi. Namun kelompok-kelompok tersebut tidak sepenuhnya menyerahkan senjata mereka.
Penasihat Keamanan Nasional Irak Qassim al-Araji dalam sebuah unggahan di platform X mengatakan bahwa Ali Bagheri, wakil sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, telah meminta Irak untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah kelompok oposisi menyusup melalui perbatasan kedua negara.
Al-Araji menegaskan bahwa Irak berkomitmen untuk mencegah kelompok mana pun menyeberangi perbatasan Iran atau melakukan tindakan teror dari wilayah Irak. Ia juga menyebut bahwa pasukan keamanan tambahan telah dikerahkan ke wilayah perbatasan.
Selain potensi serangan balasan dari Iran, setiap langkah Kurdi Irak untuk terlibat dalam operasi lintas batas juga diperkirakan akan meningkatkan ketegangan dengan milisi Irak yang didukung Iran. Milisi tersebut sebelumnya telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal dan drone ke Irbil dalam beberapa hari terakhir.
Konfirmasi Gedung Putih
Rencana kemungkinan operasi militer tersebut menempatkan para pemimpin wilayah Kurdistan Irak dalam posisi yang sulit.
Tiga pejabat Kurdi Irak mengatakan kepada Associated Press bahwa pada Minggu malam telah berlangsung percakapan telepon antara Trump dengan Masoud Barzani dan Bafel Talabani. Keduanya merupakan pemimpin dua partai utama Kurdi di Irak, yaitu Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Percakapan tersebut membahas situasi yang berkembang di Iran.
Para pejabat tersebut meminta identitas mereka dirahasiakan karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara secara publik.
Salah satu pejabat mengatakan bahwa Trump meminta Kurdi Irak untuk memberikan dukungan militer kepada kelompok Kurdi Iran dalam operasi di wilayah Iran. Ia juga disebut meminta agar perbatasan dibuka sehingga kelompok Kurdi Iran dapat bergerak bebas keluar-masuk.
Ketika diminta menanggapi laporan tersebut, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Trump memang berbicara dengan para pemimpin Kurdi terkait pangkalan militer AS yang berada di Irak utara. Namun ia membantah bahwa Trump telah menyetujui rencana operasi militer tertentu.
Pejabat Kurdi Irak tersebut mengatakan bahwa pihaknya khawatir keterlibatan langsung dalam konflik akan memicu respons keras dari Iran. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Kurdistan Irak telah mengalami serangkaian serangan drone dan rudal yang diduga dilakukan oleh Iran dan milisi Irak yang bersekutu dengannya.
Serangan-serangan tersebut menargetkan pangkalan militer AS serta Konsulat AS di Irbil, selain juga menyasar basis kelompok Kurdi Iran.
Sebagian besar serangan berhasil dicegat, namun sejumlah rumah warga sipil mengalami kerusakan. Selain itu, wilayah tersebut juga mengalami pemadaman listrik setelah sebuah ladang gas utama menghentikan operasinya karena alasan keamanan.
Dalam sebuah pernyataan resmi, PUK mengonfirmasi bahwa Bafel Talabani telah berbicara melalui telepon dengan Trump. Dalam percakapan itu, Trump disebut memberikan penjelasan serta gambaran mengenai tujuan AS dalam perang yang sedang berlangsung.
Namun dalam pernyataannya, PUK menegaskan bahwa pihaknya meyakini solusi terbaik adalah kembali ke meja perundingan.
Sementara itu, juru bicara pemerintah wilayah Kurdistan Irak dan pihak Masoud Barzani menolak memberikan komentar.
Situs berita Axios pertama kali melaporkan adanya percakapan telepon antara Trump dan para pemimpin Kurdi tersebut. Sementara CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang berdiskusi dengan kelompok Kurdi mengenai kemungkinan dukungan militer.