Liputan6.com, Jakarta - Jumat pekan lalu (27/2/2026), bakda tarawih di Masjid Jogokaryan, saya menikmati dialog bertema Keadilan yang Dirindukan menghadirkan Prof Mahfud MD, Prof Zainal Arifin Mochtar (Prof Uceng), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, PhD.
Prof Uceng mengurai sebab-sebab negara gagal. Dari sekian banyak faktor, ia menyoroti tiga: pertama, pemerintah berubah dari pengurus menjadi pemburu rente; kedua, masyarakat yang belum berdaya dan mudah dibeli; ketiga, tekanan global atau neokolonialisme.
Advertisement
Terkait poin kedua, ia memuji Masjid Jogokaryan sebagai contoh perlawanan terhadap kemiskinan. Dengan model Saldo Nol Rupiah, infak tak dibiarkan mengendap melainkan segera disalurkan, masjid ini membangun daya tahan ekonomi warga. “Kemiskinan mendekatkan pada kekufuran,” katanya. Orang yang lapar mudah menerima Rp 100 ribu saat pemilu. Maka institusi sosial harus menutup celah itu.
Sebagai orang yang bertahun-tahun tinggal persis di sebelah masjid tersebut, saya menyaksikan transformasi Jogokaryan: dari masjid kampung biasa menjadi model pemberdayaan nasional. Ia menunjukkan bahwa tata kelola yang sehat bisa memperkuat martabat warga.
Karena kolom ini berbicara tentang sustainability, saya tertarik pada contoh negara gagal yang disebut Prof Uceng malam itu: Nauru.
Pada 1970-an, Nauru pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pulau kecil seluas 21 kilometer persegi itu kaya fosfat, endapan ribuan tahun kotoran burung. Sejak 1960-an, tambang dikeruk besar-besaran. Uang mengalir deras.
Gaya hidup berubah ekstrem. Mobil sport diimpor, pesta berlangsung hampir tiap malam. Seorang warga bahkan mengaku kepada BBC bahwa dolar pernah diperlakukan seperti tisu toilet.
Ketika fosfat menipis awal 1980-an, ekonomi runtuh. Sebanyak 75 persen wilayahnya rusak parah dan tak layak huni. Negara itu sampai harus berutang untuk membiayai pemerintahan.
Nauru adalah alegori paling terang tentang apa yang terjadi ketika kekayaan alam diperlakukan sebagai pesta, bukan amanah lintas generasi.
Modal Alam yang Tak Tergantikan
Dalam debat ekonomi lingkungan, Nauru kerap dijadikan studi kasus klasik. Nauru menjadi bukti empiris atas tesis Herman Daly bahwa ekosistem yang rusak tidak selalu dapat disubstitusi oleh kapital finansial atau kemajuan teknologi. Tentang Herman Daly anda bisa membaca bukunya Beyond Growth.
Sepanjang kariernya sebagai ekonom, Herman Daly mencoba mencari jawaban apakah pengejaran pertumbuhan yang begitu agresif dan menimbulkan kerusakan ekologis besar sebenarnya lebih banyak mudarat atau manfaat?
Daly mengembangkan gagasan yang ia sebut ekonomi kondisi mantap (steady state economy), sebuah konsep ekonomi yang tidak lagi digerakkan dorongan tanpa henti untuk terus tumbuh, yang kerap merusak lingkungan. Sebaliknya, model ini mengakui keterbatasan fisik bumi dan berupaya membangun keseimbangan yang lestari antara aktivitas ekonomi dan daya dukung ekologi.
“Pertumbuhan adalah berhala dalam sistem kita saat ini,” kata Daly, profesor emeritus di University of Maryland School of Public Policy dan penerima Right Livelihood Award, sering disebut Nobel alternatif.
"Saya tidak menolak pertumbuhan kekayaan. Lebih baik kaya daripada miskin. Pertanyaannya: apakah pertumbuhan seperti yang sekarang dipraktikkan dan diukur benar-benar meningkatkan kekayaan? Atau justru ongkos meningkat lebih cepat daripada manfaat sehingga kita makin miskin?" kata Daly dalam sebuah wawancara khusus dengan New York Times
Dalam pandangan Daly, modal buatan manusia terutama teknologi tidak bisa menggantikan modal alam.
Ketika fosfat Nauru dikeruk habis, tanahnya berubah menjadi lanskap batu karang tajam dan berlubang. Uang tidak bisa mengembalikan ribuan tahun proses biologis yang membentuknya. Teknologi tidak mampu menumbuhkan kembali tanah yang telah hilang.
Kerusakan 75 persen wilayahnya bukan hanya kerugian ekonomi; ia adalah amputasi ekologis. Struktur sosial, ekonomi, bahkan kedaulatan fiskal ikut runtuh ketika modal alam kritis itu musnahh.
Antitesis Solow-Swan
Gagasan Herman Daly ini antitesis dari teori pertumbuhan neoklasik yang dirumuskan Robert Solow dan Trevor Swan.
Dalam kerangka Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut tanpa batas melalui inovasi teknologi. Jika sumber daya alam habis, teknologi bisa menciptakan substitusi. Optimisme ini berasumsi bahwa kreativitas manusia akan selalu menemukan pengganti ketika sumber daya menipis.
Ternyata pengalaman Nauru menunjukkan sisi lain asumsi itu. Tidak ada teknologi yang dapat mengganti ribuan tahun akumulasi fosfat biologis dalam waktu singkat. Tidak ada investasi finansial yang dapat menciptakan kembali tanah subur dari lanskap yang hancur. Di sini, keyakinan akan adanya 'pengganti' bukan lagi solusi, melainkan ilusi.
Namun hingga saat ini, masih banyak penganut teori Solow-Swan. Salah satunya Peter Thiel, yang bukunya Zero to One menjadi pegangan para pencipta inovasi. Thiel yang juga investor teknologi adalah pendukung kuat gagasan bahwa pertumbuhan adalah keharusan.
Dalam Zero to One atau berbagai ceramahnya, Thiel berpendapat tanpa kemajuan teknologi, dunia akan terjebak dalam perebutan sumber daya yang terbatas.
Jika ekonomi berhenti tumbuh, politik akan menjadi lebih ganas karena orang tidak lagi bersaing untuk menciptakan kekayaan baru, melainkan berebut potongan "kue" yang sama. Bagi Thiel, stagnasi adalah ancaman demokrasi dan perdamaian sosial.
Jalan Tengah dari Partha Dasgupta
Di antara dua kutub itu, optimisme teknologi dan peringatan batas ekologis, muncul tawaran jalan tengah dari Partha Dasgupta, ekonom Inggris anak imigran dari Bangladesh.
Dalam The Dasgupta Review (2021), ia mengkritik cara mengukur kemakmuran. Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencatat arus pendapatan, tetapi tidak menghitung penyusutan aset. Ketika Nauru mengekspor fosfat, PDB naik. Namun kerusakan tanah sebagai modal alam tidak pernah dicatat sebagai depresiasi kekayaan nasional.
Dasgupta menawarkan konsep kekayaan inklusif yaitu ukuran kemakmuran yang menghitung tiga jenis modal sekaligus: modal buatan, modal manusia, dan modal alam.
Dalam kerangka ini, menambang fosfat tanpa memulihkan ekosistem berarti mengurangi kekayaan nasional, meskipun pendapatan jangka pendek meningkat. Setiap ton fosfat yang diekspor sesungguhnya pengurangan aset permanen.
Dengan perspektif ini, keberlanjutan bukan sekadar seruan moral. Ia menjadi prinsip akuntansi dasar. Sebuah negara tidak boleh mengonsumsi modal alamnya lebih cepat daripada kemampuannya menjaga atau menggantikannya. Beberapa negara mulai mengadopsi elemen kunci konsep Dasgupta.
Indonesia pun hidup dari berbagai versi “fosfat Nauru”: batubara, minyak bumi, nikel, sawit. Selama angka pertumbuhan naik, kita merasa aman. Namun ketika tanah berlubang, laut tercemar, dan hutan hilang, uang tidak bisa menumbuhkan kembali waktu ekologis yang telah terpakai.
Pramoedya Ananta Toer sudah mengingatkan kita jauh sebelumnya, lewat epos Arus Balik. Kejayaan yang tidak dirawat dengan kesadaran kolektif akan berbalik menjadi kelemahan. Nusantara dalam novel itu memiliki jalur rempah dan kedaulatan maritim, tetapi gagal mengubah kekayaan itu menjadi fondasi berkelanjutan. Perlahan, orientasi bergeser dari penguasa lautan menjadi bangsa yang tunduk pada kekuatan asing yang datang membawa kapal dan modal.
Sejarah bisa berbalik arah. Dan tanda-tandanya tidak selalu datang dengan keras. Jika kita melihat bayangan Nauru pada diri kita sendiri, maka saya mengajak kita ingat pada apa yang disampaikan Prof Uceng malam itu: ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Perbaiki, didik, dan nasihati diri sendiri sebelum menuntut orang lain. Sebab perubahan yang paling jujur selalu dimulai dari dalam, bukan dari tunjuk jari ke luar.
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Liputan6.com
Baca Kolom Penulis Lainnya:
Mengapa Sustainability Sangat Penting