Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama International Business Association (IBA) mempertegas komitmennya sebagai katalisator ekonomi daerah dengan memfasilitasi kunjungan kerja resmi Komisi I DPRD Provinsi Banten di Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 9 April 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memangkas hambatan investasi dan mengintegrasikan potensi lokal ke pasar global.
Advertisement
Kunjungan ini dilakukan guna meninjau efektivitas gedung PPID yang merupakan hasil kolaborasi Apkasi dan IBA sebagai platform terintegrasi pasca-peresmian oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Januari lalu.
Hadir dalam agenda strategis tersebut pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten dan diterima langsung oleh tuan rumah Chairman IBA, Shan Shan didampingi Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang.
"Kehadiran PPID yang digagas Apkasi merupakan terobosan yang baru pertama kali ia temui di Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal dalam sambutannya.
Menurutnya, inovasi ini sangat menarik karena asosiasi pemerintah daerah kini memiliki instrumen konkret untuk menjemput bola dalam mencari pembeli (buyer) dan investor luar negeri melalui satu pintu.
"Kami di DPRD Banten akan segera menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk bergabung di PPID. Ini adalah langkah penting bagi daerah untuk memiliki representasi di pusat promosi terpadu seperti ini," ucap Faizal.
"Kami sangat mengapresiasi karena kunjungan ini diterima dengan sangat baik," sambung dia usai meninjau kantor perwakilan pemerintah daerah di kompleks PPID.
Ciptakan Ruang Baru
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menekankan, eksistensi PPID bukan sekadar kantor perwakilan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pasar internasional yang selama ini menjadi tembok bagi daerah.
Ia meyakini bahwa dengan posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, setiap kabupaten memiliki peluang setara untuk memamerkan "permata" ekonominya kepada dunia.
"Apkasi memiliki keyakinan kuat bahwa melalui PPID ini, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menciptakan ruang baru untuk menghasilkan PAD yang signifikan," kata Sarman.
"Fokus kami adalah optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan pembukaan peluang investasi baru melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih kompetitif di tingkat global," jelas Sarman dalam paparannya.
Menyambung hal itu, Chairman IBA Shan Shan memaparkan visi mengenai pentingnya kemandirian daerah melalui pembiayaan alternatif agar tidak terus bergantung pada pagu APBN yang terbatas.
Kendala yang Dihadapi
Shan Shan menyoroti kendala investor asing yang seringkali kesulitan melirik potensi daerah akibat ketiadaan platform terintegrasi, yang berdampak pada lamanya proses due diligence.
"Kami di IBA bersama Apkasi sangat peduli pada nasib 416 kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum tergarap optimal," terang dia.
"Melalui tiga pilar program kami—mulai dari pembangunan hub promosi permanen, platform ekspor dengan pendampingan sertifikasi, hingga penyiapan lahan investasi yang siap bangun—kami berkomitmen menghadirkan legacy pembangunan yang berkelanjutan bagi setiap kepala daerah dan pemasukan langsung bagi masyarakat lokal," sambung Shan Shan.
Ketua Muda Mudi IBA Indonesia Bobby menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan asosiasi adalah kunci menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"PPID akan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi oleh seluruh daerah di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi," tandas Bobby.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi peninjauan lapangan, di mana delegasi Komisi I DPRD Provinsi Banten melihat langsung operasionalisasi kantor-kantor perwakilan daerah yang telah bergabung di PPID. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi formal, melainkan bermuara pada realisasi investasi nyata di Provinsi Banten.