Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meski menghadapi tekanan politik yang meningkat terkait keterlibatan pemerintahannya dalam skandal Jeffrey Epstein.
Penegasan itu disampaikan Starmer pada Senin (9/2/2026) setelah seorang sekutu senior Partai Buruh secara terbuka menyerukan pengunduran dirinya.
Advertisement
“Saya telah berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan mengubah negara ini, dan saya tidak siap meninggalkan mandat serta tanggung jawab tersebut,” kata Starmer di hadapan anggota parlemen Partai Buruh dalam pertemuan internal penting yang disambut tepuk tangan, dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (10/2).
Starmer, yang telah menjabat selama 19 bulan, tampil menantang di tengah krisis paling serius pemerintahannya. Ia menegaskan dirinya telah “memenangkan setiap pertarungan yang pernah saya ikuti”, di saat popularitas Partai Buruh terus tertekan oleh meningkatnya dukungan terhadap kelompok sayap kanan dalam jajak pendapat.
Tekanan terhadap Starmer meningkat setelah pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, pada Senin pagi menyerukan agar perdana menteri mundur. Sarwar menilai Starmer bertanggung jawab atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, meskipun mengetahui hubungan Mandelson dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
“Gangguan ini harus diakhiri, dan kepemimpinan di Downing Street harus berubah,” ujar Sarwar dalam konferensi pers di Glasgow, menjadikannya tokoh Partai Buruh paling senior yang secara terbuka meminta Starmer lengser.
Meski demikian, sejumlah menteri kabinet akhirnya menyatakan dukungan kepada Starmer setelah beberapa hari bungkam. Wakil Perdana Menteri David Lammy, Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, dan Menteri Keuangan Rachel Reeves menyatakan tetap berada di belakang perdana menteri. Angela Rayner dan Shabana Mahmood, yang kerap disebut sebagai calon pengganti Starmer, juga menegaskan “dukungan penuh” mereka.
Krisis politik ini diperparah oleh mundurnya dua ajudan utama Starmer dalam dua hari berturut-turut. Kepala komunikasi Tim Allan mengundurkan diri pada Senin pagi, menyusul pengunduran diri Kepala Staf Morgan McSweeney sehari sebelumnya. McSweeney mundur setelah mengakui bertanggung jawab atas sarannya kepada Starmer untuk menunjuk Mandelson.
Penasihat Terdekat
Kepergian McSweeney menjadi pukulan besar bagi Starmer, mengingat ia merupakan penasihat terdekat yang berperan penting membawa Partai Buruh kembali ke arus utama setelah menggantikan Jeremy Corbyn pada 2020. Serangkaian pergantian staf, perubahan kebijakan, dan kesalahan langkah dinilai semakin menggerus stabilitas serta citra pemerintahannya.
Dari luar pemerintahan, pemimpin oposisi Konservatif Kemi Badenoch menyebut posisi Starmer “tidak dapat dipertahankan”. Sementara itu, pemimpin sayap kanan Reform UK Nigel Farage mengatakan masa jabatan Starmer “akan segera berakhir”. Selama setahun terakhir, jajak pendapat menunjukkan Partai Buruh tertinggal dua digit dari partai anti-imigrasi pimpinan Farage.
Di sisi lain, kepolisian Inggris tengah menyelidiki Mandelson, 72 tahun, atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik. Polisi telah menggeledah dua propertinya pada Jumat lalu, meski belum melakukan penangkapan. Starmer telah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Epstein dan menuduh Mandelson berbohong soal kedalaman hubungannya dengan Epstein selama proses verifikasi pengangkatan.
Pemerintah berencana merilis puluhan ribu email, pesan, dan dokumen terkait penunjukan Mandelson, langkah yang berpotensi menambah tekanan politik terhadap Starmer dan jajaran menteri seniornya.
Meski beberapa anggota parlemen Partai Buruh, terutama dari sayap kiri, mendorong agar Starmer mundur, hingga kini belum muncul sosok pengganti yang jelas. Aturan internal partai juga membuat tantangan kepemimpinan sulit dilakukan.
Partai Buruh kini menghadapi ujian elektoral dalam pemilihan sela pada 28 Februari dan pemilihan lokal pada Mei, termasuk di Skotlandia, di mana mereka diperkirakan kalah dari Partai Nasional Skotlandia. Pemilihan umum nasional berikutnya sendiri baru dijadwalkan berlangsung pada 2029.