Liputan6.com, Jakarta - Suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) mencuat jelang Muktamar ke-35 NU. Sesepuh NU Yogyakarta yang juga Musytasyar PBNU KH Asyhari Abdullah Tamrin menilai, NU berada pada momentum krusial yang menuntut koreksi dan penataan ulang kepemimpinan secara menyeluruh.
"Dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik, menuntut solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, meneduhkan dan berjangka panjang," kata Asyhari dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).
Advertisement
Asyhari berpendapat, konflik dan fragmentasi di tubuh PBNU tidak dapat diurai semata melalui pendekatan administratif atau mekanisme prosedural. Diperlukan figur yang memiliki otoritas moral, kewibawaan keulamaan, dan legitimasi kultural.
Nama-nama calon pimpinan PBNU mulai beredar menjelang muktamar. Dua nama yang muncul di antaranya duet kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Abdussalam Shohib yang merupakan cucu pendiri NU sebagai Ketua Umum PBNU.
"KH. Said Aqil Siroj dengan kedalaman ilmu dan pengalaman panjang dalam memimpin NU dipandang mampu menjadi poros rekonsiliasi, rujukan keagamaan, sekaligus peneduh bagi beragam perbedaan yang berkembang di internal jam’iyyah," ujar Asyhari.
Rois Syuriah PWNU DIY periode 2006 - 2021 menambahkan menata ulang tata kelola PBNU agar lebih tertib, profesional dan berorientasi pada khidmah bukan konflik.
"Urgensi pasangan ini pada Muktamar NU ke-35 terletak pada kemampuannya menjawab tiga agenda strategis NU sekaligus," ujar KH Asyhari.
Pertama, kata KH Asyahri, rekonsiliasi internal PBNU dengan menutup ruang polarisasi dan mengakhiri konflik yang menguras energi organisasi. Kedua, pembenahan organisasi melalui penguatan sistem, disiplin struktur, dan penegasan kembali fungsi PBNU sebagai pelayan jam’iyyah dan jama’ah.
"Ketiga, pemulihan nama baik NU, agar kembali tampil sebagai organisasi ulama yang bermartabat, teduh dan menjadi teladan dalam kehidupan kebangsaan," katanya.
Dia melanjutkan, Muktamar ke-35 NU pada hakikatnya bukan sekadar forum pemilihan, melainkan momentum penyembuhan dan pembaruan.
"NU tidak membutuhkan kepemimpinan yang memperpanjang konflik, tetapi kepemimpinan yang mampu menyatukan kembali barisan, merawat tradisi dan menatap masa depan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Kondisi PBNU dan Wacana Muktamar
Dinamika PBNU pascakonflik antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Rais Aam PBNU mulai mereda. Gus Yahya menyampaikan, penyelesaian tercapai usai pertemuan dalam Rapat Pleno yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan diikuti jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A'wan serta Pimpinan Badan Otonom dan Lembaga PBNU. Rapat Pleno tersebut digelar secara hybrid dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis.
“Setelah pertemuan kemarin sore, semuanya kembali ke default. Artinya, seluruh kesepakatan yang sudah ada kita jalankan bersama-sama,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/2026).
Dia menjelaskan, persoalan yang muncul antara dirinya dan Rais Ama sebelumnya bukan lah menyangkut perbedaan prinsip, melainkan lebih pada kesalahpahaman teknis. Salah satunya terkait pencantuman nama Rais Aam dalam undangan kegiatan Harlah NU ke-100 yang akan berlangsung pada Sabtu, 31 Januari 2026.
“Sebelumnya lebih pada kesalahpahaman teknis, bukan persoalan prinsip. Prinsip untuk melaksanakan peringatan Harlah itu sejak awal sudah disepakati bersama,” jelas dia.
NU akan melalui sejumlah agenda strategis, mulai dari Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, Konferensi Besar (Konbes), hingga Muktamar Ke-35 NU, yang telah disepakati dalam Rapat Pleno PBNU. Kiai Miftach mengatakan bahwa Munas dan Konbes NU akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau sekitar April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU direncanakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.