Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung sikap negara-negara besar yang dinilai melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), meski selama ini mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada negara lain, termasuk Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Advertisement
“Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk Hak Asasi Manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Mereka lah yang melanggar apa yang mereka ajarkan,” kata Prabowo.
Prabowo menyoroti tragedi kemanusiaan yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar, namun tidak mendapat respons tegas dari negara-negara yang selama ini vokal berbicara soal HAM.
“Puluhan ribu wanita orang tua anak-anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?” tuturnya.
Ia kemudian mengingatkan para kepala daerah agar menjadi pemimpin yang waspada dan mampu membaca situasi global, mengingat posisi Indonesia yang kerap dianggap sebagai negara yang “tidak mungkin” atau the impossible nation.
“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah nusantara dari Sabang sampai Merauke,” ujar Prabowo.
Berdampak pada Indonesia
Di sisi lain, Prabowo menegaskan bahwa konflik global, seperti perang di Ukraina dan konflik di Gaza, turut berdampak terhadap Indonesia. Karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah memahami tantangan global yang terus berkembang.
“Jadi Indonesia, kita, harus sadar kalau kita tidak hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Jadi Saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini,” jelas Prabowo.