TPA Terancam Overcapacity 2028, Prabowo Siapkan Proyek Sampah Jadi Energi di 34 Titik

Prabowo menjelaskan, pemerintah telah menginisiasi program mengubah sampah jadi energi (Waste-to-Energy) di 34 titik untuk mengantisipasi TPA Overcapacity.

oleh Lizsa EgehamDiterbitkan 02 Februari 2026, 16:50 WIB
Presiden Prabowo Subianto berbicara soal TPA sampah yang diprediksi akan mengalami overcapacity di 2028. (Tangkapan Layar YouTube Kemendagri RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah bahwa sampah menjadi masalah krusial di Indonesia. Pasalnya, kata dia, semua tempat pembuangan akhir (TPA) sampah diprediksi mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity pada 2028.

"Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan saat ini pemerintah pusat telah menginisiasi program mengubah sampah jadi energi (Waste-to-Energy) di 34 titik. Total investasi untuk proyek ini mencapai USD 3,5 miliar atau setara Rp 58 triliun.

"Saya minta groundbreaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi," ujarnya.

Prabowo menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah sampah. Namun, karena situasi mendesak, pemerintah pusat akan memimpin proyek ini.

 

Inisiasi Bupati

Ia menuturkan saat ini sudah ada inisiatif dari sejumlah Bupati untuk mengatasi persoalan sampah. Pemerintah pusat tengah mempelajarinya.

"Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman penyelesaian sampah," tutur Prabowo.

"Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," sambung dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya