Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan berdialog dan memberikan penjelasan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait alasan Indonesia bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Hal ini menyusul adanya permintaan dari MUI agar pemerintah Indonesia menarik diri sebagai anggota dari organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu. Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Advertisement
"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Mensesneg kembali menjelaskan, masuknya Indonesia ke BoP merupakan salah satu cara memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dengan masuk BoP, maka Indonesia dapat berkontribusi untuk kemerdekaan Palestina.
"Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," jelasnya.
Terkait iuran keanggotaan dalam BoP senilai Rp 17 triliun, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen sebagai anggota organisasi tersebut.
"Itu kan bagian dari komitmen," ucap Prasetyo.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.
Istana: Kita Prihatin Masih Terjadi Serangan Israel ke Gaza
Di tempat sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas serangan yang kembali dilakukan Israel ke Gaza pada Sabtu, 31 Januari 2026. Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus membantu warga Gaza dan Palestina.
"Ya, tentu kan kita prihatin ya, masih terjadi serangan tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya, karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina," kata Prasetyo.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Termasuk, kepada anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dimana Indonesia menjadi bagian dari organisasi bentukan Presiden AS, Donald Trump.
"Ada, tapi kan melalui jalur-jalur tertutup," ujarnya.