Liputan6.com, Brussels - Uni Eropa (UE) secara resmi memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Keputusan ini mengakhiri perbedaan pendapat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di antara negara-negara anggota UE dan diambil sebagai respons atas apa yang mereka yakini sebagai penindasan brutal rezim Iran terhadap para pengunjuk rasa yang turun ke jalan sejak akhir tahun lalu sebagai buntut dari memburuknya krisis ekonomi.
"Penindasan tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas pada Kamis (29/1/2026), seperti dikutip dari The Guardian.
Advertisement
Organisasi paramiliter itu disebut memainkan peran penting dalam menekan demonstrasi di Iran.
"Setiap rezim yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya sendiri," tulis Kallas di platform X.
Hannah Neumann, ketua delegasi Parlemen Eropa untuk hubungan dengan Iran, menyebut pencantuman IRGC sebagai organisasi teroris "sinyal politik yang sudah lama ditunggu-tunggu bahwa kekerasan masif dan represi lintas negara tidak akan lagi dibiarkan tanpa respons".
"Penetapan ini bukan sekadar simbolis. Keputusan ini membawa konsekuensi hukum yang sangat nyata: aset dibekukan, dan setiap dukungan finansial atau material menjadi tindak pidana," ungkap Neumann.
Selain itu, UE juga menambahkan 15 pejabat pemerintah Iran dan enam organisasi ke dalam daftar sanksi atas peran mereka dalam "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" terkait penindasan terhadap para pengunjuk rasa. Menurut pernyataan UE, daftar tersebut mencakup Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni, sejumlah komandan IRGC, serta pejabat senior kepolisian dan aparat penegak hukum.
Entitas yang dikenai sanksi termasuk Otoritas Regulasi Media Audio-Visual Iran dan beberapa perusahaan perangkat lunak yang terlibat dalam aktivitas sensor, seperti kampanye perundungan di media sosial, penyebaran misinformasi dan disinformasi, serta gangguan akses internet.
Dengan tambahan terbaru ini, UE telah menjatuhkan sanksi kepada 247 individu dan 50 entitas terkait pelanggaran hak asasi manusia di Iran. Secara terpisah, pembekuan aset dan larangan perjalanan juga telah diberlakukan terhadap individu dan organisasi Iran yang membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Didukung Perubahan Sikap Prancis Dkk
Keputusan UE yang telah lama dibahas untuk menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris muncul setelah Donald Trump menyampaikan ultimatum kepada Teheran agar bernegosiasi mengenai masa depan program nuklirnya atau menghadapi kemungkinan serangan militer.
Trump mengumumkan di media sosial bahwa sebuah "armada besar" sedang menuju kawasan tersebut, siap menjalankan misinya dengan cepat dan penuh kekerasan jika diperlukan.
Situs Axios melaporkan bahwa pemerintahan Trump akan menjadi tuan rumah pertemuan pejabat tinggi pertahanan dan intelijen dari Israel dan Arab Saudi pekan ini untuk membahas Iran.
Trump sebelumnya tidak melanjutkan rencana serangan militer terhadap Iran pada awal bulan ini, menyusul seruan dari negara-negara Teluk agar menghindari eskalasi dan peringatan dari Israel bahwa mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kemungkinan serangan balasan.
Rusia, yang telah memperdalam hubungannya dengan Iran sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina, pada Kamis memperingatkan agar tidak ada tindakan militer yang "mendestabilisasi" kawasan.
"Setiap tindakan dengan kekerasan hanya akan menciptakan kekacauan di kawasan dan menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya dalam hal destabilisasi sistem keamanan di seluruh wilayah," ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh UE menjadi memungkinkan setelah Prancis mencabut penentangannya yang telah lama ada.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menulis di X, "Penindasan yang tidak tertahankan terhadap pemberontakan damai rakyat Iran tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban."
Prancis, bersama sejumlah negara anggota lainnya, sebelumnya menolak penetapan tersebut karena khawatir akan merusak jalur diplomatik dan kepentingan warga negara Prancis di Iran.
Belgia juga memiliki kekhawatiran serupa, namun dalam perjanjian pembentukan pemerintahan koalisi tahun lalu, pemerintah memasukkan dukungan terhadap pencantuman IRGC. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan pada Kamis bahwa negaranya terus mendorong penetapan tersebut terutama mengingat kekejaman dan penindasan yang telah diamati dalam beberapa pekan terakhir.
Respons Menlu Iran
Pada Kamis yang sama, diplomat tertinggi Iran mengkritik keputusan UE sebagai "kesalahan strategis serius". Dalam unggahan di X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menulis, "Beberapa negara saat ini berupaya mencegah pecahnya perang terbuka di kawasan kami. Eropa justru sibuk menyiram bensin ke api."
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) saat ini tengah meningkat, seiring pemindahan satuan serangan AS ke wilayah Timur Tengah.
Didirikan setelah Revolusi Islam 1979, Korps Garda Revolusi Islam merupakan pasukan paramiliter elite yang setia kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Organisasi ini terpisah dari angkatan bersenjata reguler, memiliki sekitar 150.000 pasukan darat, serta angkatan laut dan angkatan udara sendiri.
IRGC telah lebih dulu ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS pada 2019 di masa pemerintahan pertama Trump, oleh Kanada pada 2024, dan oleh Australia pada 2025.
Keputusan UE ini kembali meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Inggris, yang hingga kini belum melarang IRGC, meskipun tetap membuka opsi untuk melakukannya di masa depan.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper berjanji akan menyusun undang-undang baru agar negara tersebut dapat melarang organisasi negara seperti IRGC tanpa harus menetapkannya sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.
Cooper mengatakan kepada anggota parlemen awal bulan ini, "Skala tindakan yang benar-benar brutal dan mengerikan di Iran berarti kita harus berdiri bersama dalam mengecam tindakan tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan secara bersama dengan sekutu kita, termasuk sanksi tambahan dan tekanan segera terhadap rezim."
Seorang juru bicara kantor perdana menteri Inggris mengatakan pada Kamis, "Kami menyambut baik pengumuman UE tersebut, yang akan semakin meminta pertanggungjawaban otoritas Iran atas kekerasan dan kebrutalan yang ditunjukkan terhadap para pengunjuk rasa damai."
Kementerian Luar Negeri Inggris memandang keputusan pelarangan tersebut sebagian besar bersifat simbolis mengingat sanksi luas yang telah diberlakukan, serta khawatir langkah itu dapat memicu pengusiran diplomat Inggris dari Teheran. IRGC sendiri sudah dikenai pembekuan aset dan sanksi lainnya di Inggris.