Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, membeberkan nilai tambah (value added) yang dapat ia kontribusikan saat bergabung dengan Bank Indonesia.
Menurut Thomas, peran yang akan ia jalankan di BI pada dasarnya sejalan dengan pengalaman yang ia miliki ketika bergabung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Advertisement
"Mengenai value added saya masuk. Value added saya di BI sama juga sama value added saya masuk ke Kemenkeu ya kan proses saya masuk ke Kemenkeu pun juga mungkin bisa diingat saya waktu itu tim transisi di bagian ekonomi," kata Thomas dalam Media Brieding di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Thomas mengingatkan, proses dirinya masuk ke Kemenkeu sebelumnya juga berangkat dari peran dalam tim transisi di bidang ekonomi. Saat itu, ia terlibat langsung dalam proses perancangan kebijakan fiskal, termasuk membantu penyusunan anggaran negara agar selaras dengan arah kebijakan Presiden.
"Salah satu yang sebetulnya membantu ke Kemenkeu dalam hal itu di bawah Bu Sri Mulyani dan di bawah Presiden Jokowi merancang anggaran tahun berikutnya untuk supaya Presiden anggaran selanjutnya itu masuk," ujarnya.
Pengalaman tersebut, kata Thomas, membentuk pemahamannya dalam melihat kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Ia menilai pendekatan serupa dapat diterapkan di BI, khususnya dalam menjaga kesinambungan komunikasi kebijakan tanpa mengesampingkan koridor hukum yang berlaku.
Penguatan Komunikasi Tanpa Mengurangi Independensi
Thomas menegaskan, nilai tambah utama yang ia bawa ke BI adalah kemampuan dalam membangun komunikasi kebijakan. Ia menilai komunikasi yang baik justru menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan, bukan sebaliknya menggerus independensi BI.
"Tapi dari segi nilai tambahnya itu menurut saya, justru itu merekat dari segi komunikasi dari segi misalnya ada yang perlu diklarifikasi atau apa ya disitulah peran saya selama itu di Kemenkeu seperti itu saya rasa di BI juga akan seperti itu," jelasnya.
Menurutnya, independensi BI sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Selama kerangka hukum tersebut dijunjung tinggi, kehadiran individu dengan latar belakang tertentu tidak serta-merta dapat mengubah independensi lembaga.
Pengalaman di Kemenkeu Jadi Bekal di Bank Sentral
Selama berkiprah di Kemenkeu, Thomas mengaku banyak berperan dalam menyelaraskan komunikasi kebijakan fiskal, baik dengan Presiden maupun lintas kementerian dan lembaga.
Meski Kemenkeu tidak menggunakan istilah “independensi” seperti BI, namun terdapat aturan keuangan negara yang juga bersifat ketat. Ia menyebut, pengalaman bekerja secara horizontal antarinstansi menjadi bekal penting dalam memahami dinamika kebijakan publik.
"Tapi pun demikian sama waktu itu dengan kementerian-kementerian lain bagaimana saya mungkin bagi yang kenal saya itu saya sering sekali istilah saya itu kerjaan horizontal lah antar kementerian antar lembaga," pungkasnya.