Liputan6.com, Jakarta - Krisis iklim semakin dirasakan dampaknya di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi hingga tekanan pada ekosistem, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Dalam konteks tersebut, anak muda dinilai memiliki peran strategis, bukan sekadar sebagai penggerak kampanye, tetapi sebagai aktor perubahan yang mampu menghadirkan solusi konkret di tingkat lokal.
Merespons tantangan itu, CSIS Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) menyelenggarakan Youth Climate Impact Fellowship (YCIF). Program kepemimpinan iklim ini diikuti 20 peserta terpilih dari Semarang, Medan, Kalimantan Timur, dan Bali.
Advertisement
Fokusnya, membangun kapasitas advokasi kebijakan, komunikasi iklim, serta manajemen proyek berbasis kebutuhan komunitas melalui rangkaian workshop daring pada 18-19 Oktober dan luring 28-29 Oktober.
“Pentingnya pemahaman kebijakan publik bagi anak muda yang ingin terlibat dalam isu iklim. Krisis iklim tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik,” ujar Wakil Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Madelina K. Hendytio dalam sesi workshop daring, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (26/1/2026).
Madelina menyatakan, anak muda perlu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi agar bisa masuk ke ruang pengambilan keputusan.
Sementara itu, pada sesi daring berikutnya, Senior Marine Conservation Scientist, Raja Aditya Sahala Siagian, menekankan bahwa krisis iklim merupakan persoalan lintas sektor.
“Perubahan iklim bukan hanya soal lingkungan. Ada dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif dan berbasis sains,” ujar Raja dalam sesi daring.
Menambahkan hal itu, Peneliti Senior CSIS Vidhyandika D. Perkasa dan Via Alia Widiyadi turut hadir dalam sesi workshop dan memaparkan hasil riset tentang lanskap kebijakan iklim nasional dan daerah. Mereka menyoroti masih adanya kesenjangan antara aspirasi anak muda dan ruang formal pengambilan keputusan.
“Partisipasi pemuda sudah ada, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses kebijakan,” ujar mereka yang turut hadir dalam sesi daring.
Usai menuntaskan sesi daring, para peserta dari masing-masing kota dibawa di Jakarta untuk mengiktui workshop luring. Reza Molana selaku External Affairs Senior Manager Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dalam kesempatan tersebut mendorong peserta melihat isu iklim secara komprehensif.
“Advokasi iklim harus berpijak pada riset dan pemahaman konteks sosial-ekonomi agar pesan yang dibawa relevan dan berdampak,” ujar Reza.
Berikutnya, Executive Director Yayasan Partisipasi Muda (YPM) Neildeva Despendya menambahkan, strategi komunikasi menjadi kunci.
“Anak muda perlu menguasai kampanye digital yang kreatif dan responsif terhadap isu, sehingga pesan iklim bisa menjangkau publik yang lebih luas,” kata wanita karib disapa Neil itu.
Lahirkan Pemimpin Iklim Lokal
Sebagai informasi, rangkaian pelatihan ditutup dengan Climate Advocacy Project Hackathon, tempat peserta menyusun rencana advokasi dan mempresentasikan ide proyek iklim. Ide-ide terpilih kemudian mendapat mini grant Rp 10 juta untuk diimplementasikan di daerah masing-masing.
Berbagai inisiatif pun dijalankan, mulai dari pengelolaan sampah dan penanaman pohon di Kalimantan Timur, kampanye dampak pariwisata massal dan edukasi laut di Bali, inovasi pengelolaan sampah organik serta karbon di Semarang, hingga program penyelamatan Danau Toba berbasis pemberdayaan masyarakat di Medan.
Melalui pendanaan awal dan pendampingan berkelanjutan, YCIF beraharap tidak hanya melahirkan aktivis muda, tetapi mendorong lahirnya pemimpin iklim lokal yang mampu merancang, mengelola, dan mengomunikasikan proyek secara strategis.
Diketahui, program ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan melalui kepemimpinan iklim generasi muda.