Komisi VIII Soroti Kesiapan Haji di Daerah Bencana, Kemenhaj Diminta Lakukan Mitigasi Khusus

Selain mitigasi khusus di wilayah bencana, ia juga meminta perbaikan menyeluruh pada aspek teknis penyelenggaraan haji

oleh Tim NewsDiterbitkan 23 Januari 2026, 17:00 WIB
Ilustrasi jemaah calon haji (Kemenag)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan mitigasi khusus bagi jamaah haji yang berasal dari wilayah terdampak bencana.

“Kesiapan Kemenhaj di daerah banyak sekali kurangnya sosialisasi apalagi di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Alhamdulillah untuk tahun ini berdasarkan data Kemenhaj kuota haji kita bisa terserap 100 persen. Tapi kita tahu bencana ini pulihnya cukup lama, bagaimana nanti ke depan tahun berikutnya untuk mitigasi pelaksanaan bagi jamaah yang ada di wilayah bencana,” kata Azis, Jumat (23/1/2026).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyoroti kesiapan penyelenggaraan haji di daerah, khususnya wilayah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Banyak jamaah di wilayah bencana yang kehilangan rumah, keluarga, dan harta benda. Ke depan harus ada mitigasi khusus agar mereka bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” ujar Azis.

 

Perbaikan Menyeluruh

Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin (Istimewa)

Selain mitigasi khusus di wilayah bencana, politisi muda PDI Perjuangan tersebut juga meminta perbaikan menyeluruh pada aspek teknis penyelenggaraan haji, mulai dari layanan konsumsi, transportasi, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh kembali terulang.

“Saya juga minta adanya mitigasi lainnya dalam hal penyelenggaraan seperti makanan, transportasi, kesehatan, dan lainnya. Ini harus diperbaiki semua. Masalah-masalah yang ada dalam penyelenggaran haji di tahun sebelumnya tidak boleh lagi terjadi di tahun ini,” ujar Azis.

Ia juga menyoroti sejumlah masalah krusial di penyelenggaraan haji tahun lalu seperti ketidaksinkronan data Nusuk antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, kasus terpisahnya jamaah suami-istri atau pendamping, hingga kendala pelayanan kesehatan akibat lemahnya koordinasi lintas negara.

“Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi jika komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dilakukan secara intensif sejak awal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi,” pungkas Azis.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya