Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan suku bunga acuan belum akan berubah dalam waktu dekat. Otoritas moneter saat ini lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi pasar keuangan global.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ruang pelonggaran moneter sejatinya masih tersedia. Namun, keputusan untuk menurunkan suku bunga tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan sepenuhnya bergantung pada perkembangan indikator ekonomi terkini.
Advertisement
Ia menegaskan, di tengah meningkatnya volatilitas global, kebijakan penurunan suku bunga belum menjadi agenda jangka pendek. BI, kata Perry, memilih untuk mengarahkan seluruh instrumen kebijakan demi memastikan rupiah bergerak sejalan dengan fundamental ekonomi nasional.
"Fokus kami sekarang ini menstabilkan dan membuat rupiah menguat ke arah fundamental ekonomi kita. Timing-nya (penurunan bunga) tentu saja kami akan data dependent," kata Perry dalam Konferensi Pers RDG Januari, Rabu (21/1/2026).
Adapun berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, BI memutuskan mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen. Keputusan ini sekaligus menandai penahanan suku bunga yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam empat bulan terakhir.
Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian bank sentral dalam merespons dinamika global. Perry menjelaskan, ketidakpastian yang masih tinggi menuntut BI untuk memperkuat pertahanan nilai tukar, terutama agar selisih imbal hasil aset domestik dengan negara maju tetap terjaga."Karena memang kondisi global yang ketidakpastian masih tinggi, tugas fokus kita adalah pada stabilitas nilai tukar," ungkapnya.
BI Mencermati Ruang Penurunan Suku Bunga Acuan
Selain itu, Bank Indonesia tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kebijakan makroprudensial Bank Indoensia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth, termasuk dengan meningkatkan efektivitas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah.
"Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran," ujarnya.
Faktor Rupiah Melemah
Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Fund Rate (FMR) berkurang dan disertai dengan masih tingginya yield US Treasury sejalan dengan defisit fiskal Amerika Serikat yang besar.
Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik.
Perkembangan ini mendorong penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara maju DXY dan juga mengakibatkan peningkatan aliran modal keluar dari emerging market.
"Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respon kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari dampak negatif perambatan global serta untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi," pungkasnya.