Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengratiskan biaya token listrik penghuni Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Danantara. Penghuni di 600 unit Huntara dibebaskan dari biaya listrik selama 6 bulan.
Langkah tersebut diambil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh Tamiang, Aceh.
Advertisement
"Selama 6 bulan listrik di huntara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik dan kWh meternya juga menjadi bagian dari tanggungjawabnya PLN," ungkap Darmawan saat Rapat Dengar Pandapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (21/1/2026).
PLN juga memberikan dukungan berupa paket pemasangan baru (multiguna) secara gratis. Lalu, ada penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas umum di kawasan Hunian Danantara.
"Kami juga menyediakan penerangan jalan umum PJU dan fasilitas umum kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan," ujarnya.
Hunian Danantara dibangun sebanyak 600 unit oleh BUMN Karya di berbagai titik. Hutama Karya, PTPP, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, hingga Brantas Abipraya turut terlibat dalam membangun hunian tersebut.
600 Unit Huntara
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui kolaborasi BUMN Karya menyerahkan 600 unit rumah hunian Danantara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai penanda bahwa kawasan hunian tersebut siap dimanfaatkan melalui mekanisme pengelolaan pemerintah daerah.
Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan, penyerahan huntara merupakan bagian dari komitmen Danantara untuk menghadirkan hunian sementara yang layak, aman, dan mendukung pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak bencana Sumatera.
"Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari," jelasnya, Jumat, 9 Januari 2026.
Standar Bangunan
Pembangunan huntara dimulai pada 24 Desember 2025 dan diserahterimakan pada 8 Januari 2026. Dari sisi standar kelayakan, hunian dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian darurat yang aman, dengan struktur yang disiapkan kokoh serta utilitas dasar yang dirancang berfungsi saat ditempati.
Akses air bersih disediakan, sanitasi dibuat memadai, dan dukungan listrik turut dipersiapkan agar aktivitas warga dapat berjalan lebih tertib dan sehat. Layanan kesehatan juga menjadi bagian dari dukungan yang disiapkan.
"Ini hunian pertama yang kami terima sejak bencana. Terimakasih banyak kepada Danantara dan seluruh BUMN yang telah membangun ini. Masyarakat sudah menanyakan hunian layak. Kami akan distribusikan bertahap mulai 100 unit agar adaptasi berjalan mulus," kata Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi.
Tahap Akhir Pembangunan Huntara
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Dengan target tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadan 2026.
Saat ini, Kementerian PU tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan progres 98,75 persen dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.
"Kita dorong secepat-cepatnya agar segera selesai. Kita semua bekerja keras supaya saat Ramadan, kalau bisa nol warga yang tinggal di tenda. Kami ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan maksimal," kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Metode Konstruksi
Huntara Aceh Tamiang dibangun menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI) tanpa alat berat yang memungkinkan pembangunan dilakukan dengan cepat di tengah kondisi pascabencana. Pembangunan ini merupakan bagian dari paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1.
Secara teknis, Huntara 1 di Aceh Tamiang berdiri di atas lahan seluas 5.427 m² dengan total luas bangunan 2.052 m². Terdiri dari 7 blok hunian dan mushola. Sebanyak 114 modul dibangun untuk menampung 84 KK atau sekitar 336 jiwa, lengkap dengan 42 unit MCK, area komunal multifungsi, area jemur, mushola, genset, serta toren air.
Sistem pendukung air bersih berasal dari sumur bor dan tandon, pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik dari PLN.