Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang perkara tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina. Menurutnya, keuntungan PT Pertamina International Shipping (PIS) melonjak empat kali lipat dari sebelumnya Rp 2 triliun menjadi sekitar Rp 9 triliun, saat dipimpin oleh terdakwa Yoki Firnandi.
"Pada saat kepemimpinan Pak Yoki, Ibu tahu enggak PIS dapat laba hingga empat kali lipat hingga Rp 9 triliun?," tanya kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Advertisement
Nicke membenarkan bahwa keuntungan PT PIS melonjak saat dipimpin Yoki. Menurutnya, 2023 menjadi tahun terbaik Pertamina dan anak usahanya dari sisi pendapatan.
"Iya, karena semua subholding itu mengalami kenaikan pada saat itu di tahun 2023 itu adalah prestasi terbaik pertamina, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi net profit," jawab Nicke.
Hanya saja, Wimboyono mengaku bingung lantaran berbanding terbalik dengan dakwaan jaksa, yang menyebut kliennya merugikan negara USD 2,4 miliar atau sekitar Rp 40,6 triliun.
"Pertamina kan dapat pendapatan, revenue terbesar di tahun 2024 sampai Rp 70 triliun. Hal ini kan bertolak belakang dengan dakwaan yang menjerat klien kami akibat dampak operasional dan bisnis Pertamina di tahun 2018-2023, Termasuk area tanggung jawab klien kami, Pak Yoki selaku direktur PIS sepengtahuan saksi sebagai pemegang saham PIS dan dirut Pertamina, seperti apa PIS di bawah kepemimpinan Pak Yoki?," tanya Wimboyono.
“Pak Yoki menjadi dirut di PIS, pertumbuhan yang pasar yang luar ini besar," jawab Nicke.
Sempat Berpesan Tak Cari Keuntungan
Namun demikian, Nicke berpesan kepada PT PIS pada saat itu untuk tidak mencari keuntungan dari public service obligation, karena ini untuk masyarakat. Oleh sebab itu, subholding juga sesuai dengan arahan dari pemegang saham itu diberikan tantangan.
“PT PIS perlu berkembang, maka salah satu program dari Kementerian BUMN adalah PIS ini harus masuk ke pasar. Harus IPO itu target. Di dalam Kementerian BUMN, PIS harus masuk IPO," tutur Nicke.
Dia pun menambahkan, meski tidak boleh cari untung saat menjalankan bisnis pengangkutan domestik, namun untuk pengangkutan di pasar luar negeri hal itu dibolehkan.
"Itu dilakukan oleh PIS dengan tambahan rute yang bisa dikuasai di luar. Nah, kalau di luar ngambil keuntungan boleh, karena itu tidak ada hubungannya dengan APBN. Jadi itu yang dilakukan dan PIS melakukannya dengan baik," Nicke menandasi.